ISU pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan Badak LNG, Bontang menjadi pembahasan dalam kunjungan Komisi A DPRD Bontang ke perusahaan tersebut, Senin (4/5/2026). Badak LNG menyebut sebagian besar pengurangan pekerja terjadi karena faktor pensiun, bukan gelombang PHK massal.
Senior Manager Human Capital Badak LNG, Ravito Karismael, mengatakan mayoritas pekerja yang keluar berasal dari skema Masa Persiapan Pensiun (MPP).
“Terkait isu pemutusan hubungan kerja, mayoritas disebabkan oleh faktor alami seperti pekerja yang memasuki Masa Persiapan Pensiun atau MPP,” ujar Ravito.
Ia juga menyebut angka pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan tergolong kecil, yakni di bawah satu persen.
Dalam forum tersebut, Badak LNG memaparkan sejumlah program pelatihan dan pengembangan SDM yang diklaim ditujukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Ravito Karismael, bilang perusahaan menjalankan berbagai pelatihan teknis seperti sertifikasi scaffolding dan pengelasan.
Selain itu, perusahaan juga memiliki program beasiswa melalui BESCA (Badak LNG Excellence Scholarship) dan LNG Academy, serta program magang seperti Management Trainee D3 dan Graduate Development Program.
“Program-program ini merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang bagi pemuda daerah,” ujar Ravito.
Menurut Badak LNG, program tersebut turut mendukung upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menekan angka pengangguran. Kota Bontang sebelumnya meraih penghargaan Terbaik 1 Tingkat Kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan untuk kategori penurunan tingkat pengangguran.
Penjelasan itu disampaikan setelah DPRD menerima berbagai informasi dari masyarakat terkait kondisi ketenagakerjaan di perusahaan migas tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan kunjungan tersebut sekaligus menjadi sarana memverifikasi isu yang berkembang.
“Kita sudah dengar langsung dari pihak perusahaan dan kami juga sudah memvalidasi terkait isu yang ada. Ternyata ada beberapa hal yang keliru dengan komunikasi di masyarakat,” kata Heri.
Menurut dia, sejumlah persoalan muncul karena informasi yang diterima publik tidak utuh. DPRD menilai perlu ada komunikasi yang lebih terbuka agar isu ketenagakerjaan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Di Bontang, isu tenaga kerja cukup sensitif karena industri migas dan pupuk masih menjadi tumpuan utama ekonomi daerah. Setiap kabar mengenai perekrutan maupun pengurangan tenaga kerja di perusahaan besar biasanya cepat menjadi perhatian publik.
DPRD Bontang berharap program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dijalankan perusahaan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak warga lokal, terutama lulusan muda yang belum memiliki pengalaman kerja. [RE/DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
