PROYEK-proyek fisik di lapangan sudah bergerak, tetapi dana belum juga mengalir. Kondisi ini memicu keprihatinan serius dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Di hadapan jajaran Pemprov Kaltim dan para kepala daerah, ia secara terbuka menyentil lambatnya realisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak provinsi yang tersendat.
Momentum ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim. Andi Harun menegaskan, masuknya kalender kerja ke Juli membuat percepatan pencairan dana menjadi harga mati agar ritme pembangunan tidak berantakan.
"Kita khawatirkan kalau realisasi bantuan keuangan ke kabupaten/kota tidak segera dilaksanakan, berdampak pada penyelesaian atau lancarnya kegiatan pembangunan," ujar Andi Harun.
Persoalan anggaran ini makin terasa pelik di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Daerah dituntut memutar otak agar roda pembangunan tetap berputar meski ruang fiskal kian menyempit.
Tak hanya Bankeu, proporsionalitas penyaluran DBH pajak provinsi juga memicu kegelisahan. Samarinda mencatat realisasi DBH pajak sejauh ini baru menyentuh angka sekitar 35 persen.
Ketimpangan ini dinilai berisiko mengganggu keseimbangan arus kas daerah. Jika arus pendapatan dan belanja tak seirama, evaluasi APBD yang sedang berjalan berpotensi tersendat.
"Kami menyarankan agar tidak hanya pada tahap perencanaan, tapi pada tahap realisasinya berlangsung secara seimbang dan merata," tegasnya.
Melihat tekanan anggaran yang makin berat, Andi Harun mendorong agar rakor tematik seperti pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, hingga infrastruktur bisa digelar rutin setiap bulan. Menurutnya, masalah daerah tak bisa diselesaikan jika provinsi dan kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri.
Sebagai solusi konkret, ia mengusulkan penyusunan naskah akademik bersama antara Pemprov dan seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Langkah ilmiah ini bakal dipakai untuk memperjuangkan alokasi tambahan TKD ke pemerintah pusat.
Pendekatan berbasis data ril ini dinilai jauh lebih bernilai dibanding sekadar retorika politik di tingkat nasional.
"Kita harus mampu menghadirkan potret bahwa kita meminta bukan semata-mata ingin APBD besar, tapi ada dampak besar bagi manfaat rakyat yang ingin kita capai," pungkas Wali Kota Samarinda tersebut. (*)
