ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD Kaltim yang diproyeksikan turun menjadi sekira Rp12 triliun memicu langkah cepat Pemprov Kaltim. Gubernur Rudy Mas'ud langsung mengumpulkan seluruh bupati, wali kota, dan sekretaris daerah untuk menyatukan strategi menghadapi kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Rapat koordinasi pun digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026). Pertemuan itu menghasilkan komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawal kepastian anggaran demi menjaga laju pembangunan di Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengatakan rakor tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal di seluruh daerah.
"Bersama dengan seluruh kepala daerah dan Sekda se-Kalimantan Timur, kami melaksanakan rakor keuangan daerah terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan fiskal," kata Rudy kepada wartawan usai rapat.
Salah satu keputusan utama dalam rapat itu ialah membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
Para kepala daerah sepakat mengupayakan pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan guna menyampaikan kondisi daerah sekaligus mengawal alokasi anggaran yang masih berproses.
Rudy memastikan Pemerintah Provinsi Kaltim akan memfasilitasi agenda tersebut dalam waktu dekat.
"Teman-teman kepala daerah meminta untuk bersilaturahmi kepada Menteri Keuangan, dan insyaallah bareng-bareng kami segera koordinasi dengan Kemenkeu," ujarnya.
Rudy juga menanggapi kabar mengenai proyeksi APBD Kaltim tahun depan yang disebut hanya sekitar Rp12 triliun.
Menurutnya, angka tersebut belum bersifat final karena masih berupa rancangan awal. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait besaran dana transfer yang akan diterima.
"Baru rencana, tapi kita tinggal tunggu nanti kebijakan dari pemerintah pusat kemungkinan akan ada tambahan untuk dana APBD transfer ke daerah," jelasnya.
Optimisme itu muncul karena proses penyusunan anggaran masih berjalan sehingga peluang penyesuaian tetap terbuka.
Pemprov Kaltim berharap penyesuaian alokasi anggaran dapat dipercepat melalui mekanisme perubahan pada tahun anggaran berjalan.
Seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur pun berkomitmen mengawal setiap tahapan administrasi agar program pembangunan tidak terhambat oleh proses penganggaran.
Rudy menegaskan hasil rapat koordinasi tidak akan berhenti pada kesepakatan di atas kertas. Seluruh keputusan akan segera ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten dan kota.
"Sudah diputuskan tadi untuk semuanya tahun ini, insyaallah semuanya akan segera dikejar," pungkasnya. (*)
