SEBUAH kejutan tak mengenakkan muncul di tengah pembahasan anggaran daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027 mendadak disorot legislatif.
Bukan tanpa alasan. Komisi IV DPRD Kaltim menemukan selisih angka yang terbilang jumbo—mencapai Rp400 miliar—antara hitungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kejanggalan ini terkuak langsung saat rapat kerja Komisi IV bersama Disdikbud Kaltim di Samarinda, Senin (27/7/2026). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya saat menyandingkan dua versi data tersebut.
"Kami terkejut yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, ternyata pagu indikatif anggaran mereka Rp2,2 triliun. Sementara rapat kami dengan Badan Anggaran dan TAPD, anggaran mereka Rp1,8 triliun," ungkap Sarkowi usai rapat.
Selisih sebesar Rp400 miliar jelas bukan angka kecil. Jika dibiarkan berlarut tanpa sinkronisasi sejak awal, dampaknya bisa langsung menghantam program-program pendidikan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kaltim.
Sarkowi menegaskan, kedua belah pihak harus duduk bersama dan melakukan penyesuaian data secepatnya. Jangan sampai ketidakcocokan ini baru diselesaikan di menit-menit akhir pembahasan yang berujung pada eksekusi pembatalan program secara ugal-ugalan.
"Kami menyampaikan supaya ini di-crosscheck kembali. Kalau di akhir-akhir baru menghapus program-program yang angkanya Rp400 sekian miliar ini, kan tidak mudah," tegasnya.
Persoalan tak berhenti di situ. Komisi IV juga mendesak Disdikbud Kaltim agar mengantisipasi ketidakpastian total APBD Kaltim yang diproyeksikan bergerak sangat dinamis. Proyeksi anggaran daerah saat ini masih berfluktuasi tajam di kisaran Rp10 triliun hingga Rp14 triliun dari estimasi awal Rp12 triliun.
Kondisi ini menuntut Disdikbud Kaltim memiliki kalkulasi yang fleksibel namun presisi. Bagaimanapun bentuk pasang surut pendapatan daerah, amanat konstitusi terkait mandatory spending alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen tidak boleh ditawar.
Seluruh temuan ganjil ini bakal dibawa kembali ke meja pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim.
"Kita mengawal supaya anggaran 20 persen pendidikan itu tetap harus dijaga. Meskipun kondisi APBD kita menurun, itu harus tetap dijaga," tegas Sarkowi. (*)
