PEMBANGUNAN Sekolah Rakyat Bontang memasuki fase percepatan. Pemerintah Kota mulai mengonsolidasikan berbagai pihak agar proyek yang ditujukan bagi masyarakat kelompok Desil 1 dan 2 itu bisa segera memasuki tahap konstruksi.
Langkah cepat ini dilakukan agar akses pendidikan yang lebih layak dapat dinikmati warga yang selama ini masuk kategori paling membutuhkan. Kini, fokus pemerintah tidak lagi sebatas perencanaan, tetapi memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.
Pemkot Bontang telah menyiapkan lahan seluas sekira 8 hektare sebagai lokasi pembangunan. Dari luasan tersebut, sekitar 1,5 hektare masih membutuhkan pekerjaan perataan sebelum pembangunan fisik dimulai.
Untuk mempercepat pekerjaan awal, pemerintah akan menggandeng sejumlah perusahaan yang beroperasi di Bontang. Di antaranya PT Pupuk Kaltim, PT Indominco, PT PAMA, Badak LNG, serta perusahaan lain yang diharapkan dapat membantu proses land clearing.
Kontribusi perusahaan difokuskan pada penyediaan alat berat beserta operatornya. Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pihak perusahaan meminta kelengkapan peta lokasi dan data topografi agar proses berjalan lebih akurat.
Perwakilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Suratmi, mengatakan bahwa Detail Engineering Design (DED) beserta standar harga sudah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah daerah tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari kementerian terkait sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan berikutnya.
Jika seluruh administrasi berjalan sesuai rencana, persiapan lelang ditargetkan dimulai pada pekan kedua Agustus. Adapun proses lelang secara keseluruhan dijadwalkan dibuka pada Oktober 2026.
Pembangunan fisik diproyeksikan berlangsung selama sekitar delapan bulan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru tahun depan.
Keseriusan pemerintah terlihat saat Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris turun langsung meninjau lokasi pembangunan, Senin (27/7/2026).
Ia didampingi perwakilan IMM, PT PAMA, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PUPR, serta sejumlah pihak terkait untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mempercepat seluruh proses pembangunan.
Dalam peninjauan itu, Agus Haris menegaskan bahwa desain dan perencanaan teknis harus benar-benar diselesaikan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Data survei yang telah tersedia diminta dimanfaatkan secara maksimal agar tidak ada pekerjaan yang harus diulang.
Ia juga meminta seluruh tahapan administrasi, mulai dari proses di kementerian hingga kesiapan lelang, disusun secara jelas sehingga pemerintah daerah dapat bergerak tanpa hambatan.
"Yang kami perlukan adalah kejelasan tahapan dan alurnya. Kalau kami tahu langkah demi langkah yang harus dipenuhi, Pemerintah Kota bisa langsung bergerak dan mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat," ujar Agus Haris.
Usai peninjauan, Pemkot Bontang memastikan akan segera mengirim surat kepada perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan sekaligus menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Langkah itu diharapkan mempercepat seluruh persiapan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat Bontang dapat dimulai sesuai target dan menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. (*)
