DPRD Kutai Timur (Kutim) mulai memfokuskan perhatian pada potensi besar sektor pertanian di Kecamatan Bengalon. Dari total sekitar 668 hektare lahan sawah yang tersedia, baru sekitar 150 hektare yang dimanfaatkan secara produktif.
Kondisi itu dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan membuka lahan. Berbagai persoalan di lapangan masih harus diselesaikan agar potensi itu benar-benar bisa dimanfaatkan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan pembahasan mengenai pengembangan pertanian mencuat saat dirinya menerima audiensi Camat Bengalon bersama para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Pertemuan itu membahas sejumlah kendala yang dihadapi petani sekaligus memetakan peluang pengembangan pertanian di wilayah tersebut.
"Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari aspek sosial masyarakat, kondisi sumber daya alam, hingga perlunya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Jimmi, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, pengembangan lahan pertanian tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar lahan yang belum tergarap dapat segera produktif.
Saat ini, program tersebut telah melibatkan TNI bersama Kementerian Pertanian melalui pembukaan lahan baru serta pengaktifan kembali sawah yang selama ini tidak dimanfaatkan.
Jimmi menilai Kutai Timur memiliki keuntungan dari sisi iklim. Kondisi cuaca yang relatif stabil membuat petani berpeluang melakukan masa tanam lebih dari sekali dalam setahun.
Ia menyebut daerah ini pernah mencatat panen dua hingga tiga kali dalam setahun karena tidak mengalami musim kemarau maupun musim hujan yang berlangsung terlalu panjang.
"Potensi panen dua hingga tiga kali dalam setahun sebenarnya ada dan pernah dicapai, karena daerah kita tidak mengalami musim kemarau maupun musim hujan yang berlangsung terlalu lama," ujarnya.
Jika potensi lahan dapat dimaksimalkan, produksi beras lokal diyakini meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Selain membahas perluasan lahan, DPRD Kutim juga menerima aspirasi petani terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Kendala tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran proses produksi di lapangan, terutama saat musim tanam dan panen.
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memfasilitasi komunikasi dengan Pertamina agar tersedia mekanisme distribusi BBM yang lebih jelas bagi kelompok tani, seperti skema yang selama ini diterapkan pada sektor perikanan.
"Kami berharap ada kesepakatan dengan Pertamina sehingga alokasi BBM untuk sektor pertanian memiliki kuota yang jelas dan lebih mudah diakses oleh para petani," tutup Jimmi.
Optimalisasi lahan, dukungan infrastruktur, hingga kepastian pasokan BBM menjadi pekerjaan rumah yang harus berjalan beriringan. Jika seluruh hambatan itu dapat diatasi, Bengalon berpeluang menjadi salah satu lumbung pangan baru yang menopang ketahanan pangan Kutim pada masa mendatang. (*)
