ASA baru bagi masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bontang mulai terlihat terang. Pemerintah Kota kini tengah memacu persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Bontang, sebuah kawasan pendidikan terpadu yang digadang-gadang jadi senjata ampuh memutus rantai kemiskinan.
Rencana besar ini dimatangkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Kantor Wali Kota, Kamis (23/7/2026). Semua dinas diminta bergerak padu agar kesempatan emas dari pemerintah pusat ini tidak melayang.
"Bontang tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh program prioritas nasional ini," tegas Agus Haris di hadapan jajaran pimpinan OPD.
Sekolah Rakyat ini diusulkan masuk dalam kuota pembangunan Tahap III Tahun 2026. Lokasinya dipilih di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, memanfaatkan lahan hibah bersertifikat yang secara hukum sudah aman.
Konsep yang diusung pun tidak setengah-setengah. Kompleks terpadu ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.080 murid dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Bukan cuma ruang kelas biasa, kawasan ini dirancang manunggal dengan fasilitas pendukung yang lengkap. Antara lain; Asrama siswa dan tempat tinggal tenaga pengajar; Laboratorium modern dan ruang baca; Fasilitas olahraga terpadu dan rumah ibadah; hingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri.
Semua dirancang agar para siswa dari keluarga miskin ekstrem hingga kelompok desil 1–5 dapat belajar dengan fokus, tanpa memikirkan beban biaya harian.
Agus Haris mewanti-wanti agar percepatan fisik sejalan dengan keakuratan data penerima manfaat. Pendataan calon siswa bakal mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta basis data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM).
Pemerintah menargetkan penyisiran 1.000 hingga 1.500 calon murid rampung dalam jangka waktu satu bulan.
"Seluruh OPD harus memahami tugasnya sesuai SK, mempercepat pendataan calon peserta didik, dan memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu," tambah Agus.
Guna menjaga ritme kerja, progres pendataan dan pemberkasan bakal dievaluasi ketat setiap pekan.
Progres administrasi proyek ini terbilang melesat. Kepala DSPM Bontang, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa 17 dari total 23 dokumen persyaratan sudah rampung digarap.
Dokumen yang sudah siap meliputi legalitas tanah, kesesuaian tata ruang, rekomendasi PKKPR, hingga data geospasial. Sisanya, seperti dokumen AMDAL, Andalalin, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta jaringan utilitas (PLN, PDAM, Telkom) sedang berjalan seiring koordinasi dengan Kementerian PU.
Menariknya, pematangan lahan juga membuka pintu kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), khususnya dalam pengerahan alat berat. (*)
