PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempercepat pemerataan internet Kaltim. Terutama bagi masyarakat yang masih tinggal di wilayah tanpa akses jaringan memadai. Tahun ini, sebanyak 13 titik permukiman menjadi prioritas agar dapat menikmati layanan listrik sekaligus internet.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim dalam mempercepat transformasi digital. Tak hanya membangun infrastruktur komunikasi, pemerintah juga menyiapkan integrasi layanan pemerintahan berbasis digital hingga pemenuhan data statistik sektoral.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan penguatan jaringan internet masih menjadi pekerjaan utama yang harus segera dituntaskan. Selain memperluas cakupan layanan, pihaknya juga terus memantau berbagai kendala di lapangan agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Hal utamanya itu penguatan untuk internet, penguatan untuk kita pemantauan apa saja kendala di lapangan, serta pemenuhan data statistik sektoral yang keterisiannya masih belum 100 persen," ujar Ririn.
Selain pembangunan jaringan, Diskominfo Kaltim juga mengejar penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 10 pemerintah kabupaten dan kota. Kerja sama tersebut diperlukan untuk mempercepat integrasi aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan SIKASJi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Agar pembangunan berjalan lebih efisien, Diskominfo Kaltim menyelaraskan rencana kerja bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim serta PT PLN.
Sinkronisasi dilakukan agar pembangunan jaringan internet dapat mengikuti titik-titik yang menjadi lokasi pengembangan jaringan listrik. Dengan cara itu, masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau diharapkan bisa memperoleh dua layanan dasar sekaligus.
Hasil inventarisasi menunjukkan masih terdapat 13 titik permukiman yang akan segera mendapatkan pasokan listrik dari PLN pada tahun ini.
"Rencananya akan dibangun oleh PLN tahun ini. Nah, ini kita menyamakan untuk titik lokasinya saja, agar sisa daerah yang belum berinternet berada di titik yang sama dengan yang dibangun PLN," jelas Ririn.
Perhatian juga diberikan kepada kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Untuk wilayah ini, Pemprov Kaltim berbagi tugas dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital.
Sementara sebagian wilayah ditangani pemerintah pusat, Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema teknologi mandiri untuk menjangkau daerah yang terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan pasokan listrik.
Menurut Ririn, sebagian besar kawasan 3T saat ini masih mengandalkan layanan internet berbasis satelit Starlink yang didukung penggunaan genset sebagai sumber listrik.
"Untuk 3T ada sebagian digarap dengan BAKTI, sebagian kita juga garap yang belum terakses. Di lapangan, rata-rata wilayah tersebut masih memanfaatkan layanan Starlink dan bantuan genset," pungkasnya. (*)
