SMP Vidatra tetap menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sekolah tersebut sempat menjadi sorotan di media sosial karena dianggap sebagai sekolah elit yang tidak semestinya mendapatkan program pemerintah.
Kepala SMP Vidatra Bontang, Muhammad Sholikin, menjelaskan alasan sekolah menerima MBG dalam rapat koordinasi, Selasa (11/8/2026). Menurut dia, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi beragam.
Sholikin mengaku kecewa dengan anggapan yang berkembang di media sosial bahwa seluruh siswa Vidatra berasal dari keluarga mampu.
"Kalau memang SMP Vidatra tidak boleh menerima MBG, tentu sejak awal kami akan menolaknya. Tetapi kami ingin menjadi warga negara yang baik dan mendukung program pemerintah," ujar Sholikin.
Sholikin mengatakan kondisi peserta didik di SMP Vidatra tidak sepenuhnya seperti persepsi masyarakat selama ini. Menurut dia, siswa di sekolah tersebut berasal dari berbagai tingkat kondisi ekonomi.
"Di Vidatra sekarang ada anak-anak yang kurang mampu, ada yang setengah mampu, dan ada yang di atas mampu. Sementara MBG memang diperuntukkan bagi seluruh siswa," katanya.
Keputusan menerima program tersebut juga tidak dibuat secara sepihak oleh sekolah. Sebelum MBG dijalankan, penyelenggara program telah melakukan sosialisasi kepada yayasan.
Setelah itu, kepala SD, SMP, dan SMA Vidatra dikumpulkan untuk membahas tawaran program tersebut. Pihak sekolah juga menyebarkan kuesioner sebelum akhirnya memutuskan menerima MBG.
"Karena kami melihat nilai positifnya, akhirnya kami memutuskan menerima program itu," ujar Sholikin.
Pelaksanaan MBG di lingkungan Vidatra kemudian mendapat evaluasi setelah 29 siswa SD dan SMP mengalami sejumlah gejala pada Senin (10/8/2026).
Para siswa dilaporkan mengalami nyeri perut, muntah hingga pingsan dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit PT Badak LNG. Hingga Selasa (11/8/2026), sebanyak 13 siswa disebut masih menjalani perawatan sambil menunggu hasil observasi dokter.
Sholikin mengatakan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Ia menekankan bahwa program tersebut memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipatuhi setiap penanggung jawab.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan, terutama terhadap proses pengolahan makanan di dapur penyedia MBG.
"Kami ingin evaluasi dilakukan bersama, terutama dari sisi pengawasan. Apakah dapurnya benar-benar steril atau tidak," katanya.
Sholikin juga mempertanyakan penerapan prosedur sterilisasi wadah makanan atau ompreng yang sebelumnya disampaikan pihak penyedia MBG saat sosialisasi.
Dalam penjelasan yang diterima sekolah, wadah makanan seharusnya dicuci kemudian dipanaskan menggunakan mesin khusus untuk membunuh bakteri.
"Apakah fasilitas itu benar-benar ada di Bontang? Itu yang perlu dipastikan," ujarnya.
Karena itu, Sholikin berharap hasil pemeriksaan laboratorium dan observasi lapangan dapat segera diumumkan. Kepastian tersebut dibutuhkan sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua siswa.
Terkait penghentian sementara MBG di lingkungan Vidatra, Sholikin menegaskan keputusan tersebut bukan keputusan pribadinya.
Sekolah lebih dulu berkonsultasi dengan yayasan sebelum mengambil langkah tersebut. Hasil konsultasi memutuskan program MBG dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan keluar dan peninjauan terhadap dapur penyedia selesai.
"Hasilnya diputuskan MBG dihentikan sementara sampai hasil pemeriksaan keluar dan peninjauan di dapur selesai. Jika semuanya dinyatakan siap, kami akan melakukan survei lagi kepada orang tua. Yang bersedia menerima akan tetap kami layani," katanya.
Sholikin menegaskan sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menolak program MBG secara permanen. Menurut dia, keberadaan siswa dengan kondisi ekonomi yang beragam membuat kebijakan sekolah harus mampu mengakomodasi seluruh peserta didik.
"Kami harus mewadahi semua. Di dalam Vidatra ada masyarakat dengan latar belakang yang beragam," tutupnya. (*)
