Kasus Keracunan MBG Bontang: 2 Kepala SPPG Dicopot, Dapur Ditutup

KASUS keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) Bontang beruntut panjang hingga berujung pada sanksi tegas pencopotan dua pejabat unit pelayanan gizi. Dua Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bontang resmi diberhentikan dari jabatannya setelah puluhan siswa diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dua pejabat yang dicopot tersebut masing-masing memimpin SPPG Bontang Utara 2 dan SPPG Bontang Selatan 3. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan makanan untuk peserta didik.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, menegaskan bahwa penindakan ini sesuai dengan instruksi tegas dari pimpinan pusat terhadap setiap kejadian fatal di lapangan.

"Aturan dari pimpinan tegas. Ketika ada kejadian fatal maka kepala SPPG-nya secara otomatis dilakukan pencopotan," ujar Paska usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kota Bontang, Selasa (11/8/2026).

Paska menjelaskan bahwa proses pergantian kepemimpinan akan segera berjalan setelah surat keputusan pencopotan resmi ditetapkan. Evaluasi pasca-insiden ini dipastikan tidak berhenti pada level kepala satuan saja.

Seluruh jajaran teknis, mulai dari pengawas gizi hingga relawan dapur, turut menjalani pemeriksaan marathon. Pihak KPPG menegaskan komitmennya untuk menindak siapapun yang terbukti mengabaikan SOP yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Demikian juga pengawas gizinya, kalau mereka tidak melaksanakan pengawasan sesuai SOP, tetap akan dikenakan surat peringatan," tegas Paska.

Operasional Dapur Ditutup Sementara

Selain sanksi perorangan, BGN menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional di SPPG Bontang Utara 2 dan SPPG Bontang Selatan 3. Penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan guna mempermudah investigasi.

"Sampai kapan, nanti tergantung dari hasil evaluasi. Bisa 10, 20, 30 hari tergantung dengan pertimbangan dari pimpinan," tambah Paska.

Langkah penghentian sementara ini diambil untuk memastikan investigasi menyeluruh terhadap jalur pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga alur distribusi makanan ke sekolah-sekolah sasaran.

Menanggapi masuknya sejumlah aduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di Kalimantan, KPPG meminta seluruh pengelola dapur memperketat higienitas. Kebersihan personel dan fasilitas pengolahan menjadi fokus utama evaluasi.

"Kami terbuka terkait aduan. Jadi, tolong dipastikan relawan yang ke dapur itu juga benar-benar bersih, baik pakaian maupun kondisi fisiknya," kata Paska.

Guna mengembalikan kepercayaan publik, KPPG mendorong transparansi dengan membuka akses bagi pihak sekolah dan siswa untuk melihat langsung kondisi dapur pengolahan. (*)