Sampah MBG Kaltim Nyaris 10 Ton Sehari, SPPG Tak Boleh Kelola Sendiri

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) menghasilkan hampir 10 ton sampah setiap hari. DLH Kaltim pun mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak mengelola sampah sendiri di area dapur.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim, Andi Sitti Asti Suriaty, mengatakan setiap SPPG wajib menjalin kemitraan dengan pihak ketiga atau kelompok swadaya masyarakat untuk menangani sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasional.

Larangan mengolah sampah sendiri diberlakukan untuk menjaga area pengolahan makanan tetap bersih dan higienis.

“Mereka tidak boleh mengolah sampah sendiri karena harus menyiapkan makanan, jadi agar tidak tercampur dan tetap higienis, sampahnya diserahkan ke mitra kebersihan,” ujar Asti.

Berdasarkan pendataan dan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga akhir April 2026, rata-rata timbulan sampah MBG di seluruh wilayah Kaltim mencapai 9.815,54 kilogram per hari.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.829,09 kilogram per hari merupakan sampah organik. Sampah organik itu antara lain berasal dari sisa bahan baku memasak, seperti potongan sayuran dan kulit buah.

“Berdasarkan data BPKP, rata-rata timbulan sampah MBG ini mencapai 9.815,54 kilogram per hari se-Kaltim, dengan sampah organiknya sekitar 1.829,09 kilogram per hari,” ungkap Asti.

Besarnya volume tersebut membuat pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam operasional SPPG. Pengelolaan yang tidak tepat dikhawatirkan dapat bercampur dengan aktivitas pengolahan makanan.

Samarinda dan Kukar Jadi Penyumbang Terbesar

Dari sejumlah daerah di Kaltim, Samarinda dan Kutai Kartanegara tercatat sebagai penyumbang sampah organik terbesar dari fasilitas penyedia makanan MBG.

Kondisi tersebut berkaitan dengan jumlah unit SPPG yang beroperasi di kedua daerah.

Samarinda memiliki 56 unit SPPG dengan timbulan sampah organik mencapai 2.714,44 kilogram per hari. Sedangkan Kutai Kartanegara memiliki 40 unit SPPG dengan timbulan sampah organik mencapai 2.769,18 kilogram per hari.

“Penyumbang terbanyak berada di Samarinda dan Kutai Kartanegara karena jumlah unitnya memang paling banyak, sementara yang paling sedikit ada di Paser,” tambah Asti.

Berbeda dengan Samarinda dan Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser menjadi daerah dengan volume sampah paling sedikit.

Dari tiga unit SPPG yang tercatat, timbulan sampah mencapai 103,43 kilogram per hari.

Data tersebut menggambarkan bahwa volume sampah dari operasional MBG berbeda-beda di setiap daerah, salah satunya dipengaruhi jumlah unit SPPG yang beroperasi.

SPPG Wajib Gandeng Mitra Kebersihan

DLH Kaltim menegaskan pengelolaan sampah tidak boleh dilakukan secara mandiri oleh fasilitas pengolah makanan.

SPPG diminta menyerahkan penanganan sampah kepada pihak ketiga atau kelompok swadaya masyarakat yang menjadi mitra kebersihan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memisahkan aktivitas pengolahan makanan dan pengelolaan sampah. Dengan begitu, area dapur dapat tetap digunakan untuk menyiapkan makanan tanpa bercampur dengan aktivitas pengolahan limbah.

Asti menegaskan, DLH Kaltim tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan sarana operasional pengelolaan sampah secara langsung di setiap daerah.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah berfokus pada fasilitasi, pembinaan, koordinasi, serta pengawasan kinerja pengelolaan sampah antarkabupaten dan kota.

Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan Regional.

Penyediaan sarana operasional secara langsung menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota setempat.

“Kewenangan kami adalah menetapkan kebijakan, memfasilitasi kerja sama antar-daerah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan sampah berjalan baik dan benar,” tegas Asti. (*)