Keracunan MBG di Bontang, Wawali Temukan Dapur Tak Ideal

PULUHAN siswa SD dan SMP Vidatra di Bontang mendadak mual hingga muntah usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 10 Agustus 2026. Menanggapi insiden tersebut, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Selatan 3.

Sidak ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan yang sebelumnya dipaparkan dalam rapat evaluasi benar-benar diterapkan di lapangan. Namun, hasil penelusuran menunjukkan realita yang memprihatinkan.

Agus Haris menemukan sejumlah catatan terkait tata ruang area produksi. Salah satu poin paling menonjol adalah area penerimaan makanan yang sangat sempit dan tidak proporsional dengan beban kerja harian.

"Kalau melayani 2 ribu porsi dengan ruang yang kecil itu jelas sempit. Jadi saya anggap masih belum ideal," tegas Agus Haris di sela-sela pemeriksaan fasilitas dapur SPPG Bontang Selatan 3.

Menurutnya, keterbatasan ruang berisiko tinggi mengganggu alur kerja penyiapan makanan. Proses penerimaan, penataan, hingga distribusi porsi makanan yang terbatas berpotensi memicu kontaminasi silang.

Tak hanya masalah ruang, sektor sanitasi dan higienitas tempat penyimpanan barang juga menjadi sorotan. Wawali melihat lemari penyimpanan makanan diletakkan begitu saja di atas kayu plywood tanpa lapisan pelindung yang layak.

Ia meminta pengelola segera melapisi area tersebut dengan bahan plastik kedap air agar proses pembersihan bisa dilakukan lebih cepat dan higienis.

"Kalau kena debu, sekali diusap kain basah dan kain kering insyaallah langsung bersih. Kebersihan dasar seperti ini tidak boleh diabaikan," lanjutnya.

Meski menemukan sejumlah celah keamanan, Agus Haris mengakui bahwa area masak dan proses pengeringan alat di dalam fasilitas SPPG sejatinya telah memenuhi standar teknis. Namun, masalah utama disinyalir terletak pada konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh para petugas.

Ia menegaskan bahwa SOP keamanan pangan tidak boleh dikalahkan oleh alasan mengejar jam tayang atau kecepatan distribusi makanan.

"SOP yang ditetapkan harus diikuti betul-betul. Jangan hanya karena ingin cepat selesai lalu aturan diabaikan," ujar Agus Haris.

Guna mencegah kejadian berulang, Pemkot Bontang memberikan peringatan keras kepada pimpinan fasilitas tersebut. Kepala SPPG diminta tidak hanya duduk di balik meja administrasi, tetapi wajib mengawasi langsung seluruh tahapan pengolahan makanan di area dapur.

"Dalam setiap proses penyiapan makanan, Kepala SPPG harus ikut mengawasi prosesnya secara langsung. Jangan tidak berada di tempat saat produksi berlangsung," tambahnya.

Evaluasi atas kasus keracunan massal MBG di Bontang ini dipastikan bukan untuk mencari pihak yang bersalah. Dia berjanji akan merombak total sistem pengawasan dan kelayakan fasilitas SPPG di seluruh wilayah Bontang.

"Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Cukup ini menjadi bahan evaluasi berat untuk meningkatkan kualitas pelayanan," tegas Wawali Agus Haris. (*)