SOPIR truk di Kota Bontang tak lama lagi diharapkan tak perlu datang subuh atau berjam-jam mengantre di depan SPBU untuk mendapatkan Biosolar bersubsidi. Pemerintah Kota Bontang menyiapkan antrean digital berbasis slot waktu agar kendaraan berat datang sesuai jadwal pengisian.
Sistem antrean digital tersebut sedang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang bersama pemerintah dan Pertamina. Skema ini ditujukan untuk mengurai antrean truk yang selama ini mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono, mengatakan pemerintah tengah menggagas sistem antrean digital sebagai bagian dari penataan distribusi BBM bersubsidi.
"Yang sedang kami gagas sekarang adalah konsep antrean. Teman-teman Diskominfo sedang menyusun sistem antrean elektronik untuk SPBU," ujar Sony, Senin (31/8/2026), saat menghadiri rapat di DPRD Bontang.
Menurut Sony, persoalan distribusi Biosolar telah menjadi perhatian pemerintah selama beberapa bulan terakhir. Pemkot Bontang bahkan membentuk satuan tugas (Satgas) yang telah sembilan kali menggelar rapat untuk mencari solusi distribusi BBM yang lebih tertib.
Skema baru tersebut akan mengubah pola antrean yang selama ini mengharuskan sopir menunggu secara fisik di sekitar SPBU.
Melalui antrean digital, sopir nantinya cukup mendaftarkan kendaraan melalui aplikasi. Setelah memperoleh jadwal, kendaraan dapat datang ke SPBU sesuai slot waktu pengisian yang telah ditentukan.
Sebagai contoh, jika sebuah truk memperoleh jadwal pengisian pukul 07.00 Wita, kendaraan tersebut baru akan dilayani pada waktu yang telah ditentukan.
SPBU juga diminta tidak melayani kendaraan yang datang lebih awal dari jadwal. Pola tersebut diharapkan membuat kendaraan berat tidak lagi menumpuk di depan SPBU.
"Kalau semua pihak mematuhi jadwal, tidak perlu lagi ada truk yang mengantre sepanjang jalan. Itu yang sedang kami upayakan," kata Sony.
Konsep antrean digital ini sekaligus diharapkan memberi kepastian waktu kepada sopir. Mereka tidak perlu datang terlalu pagi hanya untuk mengambil posisi dalam antrean dan menunggu selama berjam-jam.
Penataan antrean bukan semata persoalan pelayanan di SPBU. Pemkot Bontang juga melihat dampaknya terhadap lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.
Antrean kendaraan berat yang berlangsung berjam-jam dapat membuat truk parkir di tepi jalan. Kendaraan berdimensi besar yang menempati ruang jalan dinilai menghambat arus lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Karena itu, penerapan antrean digital diarahkan untuk menghilangkan antrean fisik di badan jalan.
Sebelum diterapkan, pemerintah akan membahas mekanisme tersebut bersama Pertamina, pengelola SPBU, serta Polres Bontang. Pembahasan diperlukan agar sistem yang disiapkan dapat berjalan efektif ketika diterapkan di lapangan.
Pemkot Bontang tidak hanya menyiapkan sistem antrean digital. Pemerintah juga mengkaji pembaruan regulasi penyaluran BBM bersubsidi.
Salah satu aspek yang dibahas ialah penyelarasan sistem barcode atau fuel card dengan kepatuhan administrasi kendaraan.
Dengan skema tersebut, data penerima Biosolar nantinya tidak hanya mengacu pada identitas kendaraan. Status pajak dan kelengkapan perizinan kendaraan juga menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam penyaluran.
Kebijakan itu diharapkan membuat distribusi Biosolar semakin tepat sasaran. Pada saat yang sama, pemilik kendaraan didorong lebih tertib memenuhi kewajiban kepada pemerintah daerah.
Sony mengatakan terdapat dua langkah utama yang tengah disiapkan Pemkot Bontang. Pertama, penerapan antrean digital untuk mengatur waktu pengisian BBM di SPBU.
Kedua, penyelarasan penyaluran Biosolar dengan kepatuhan pajak dan perizinan kendaraan melalui pembaruan mekanisme yang sedang dikaji.
"Jadi ke depan ada dua hal yang kami siapkan, yakni sistem antrean digital dan penyelarasan dengan kepatuhan pajak maupun perizinan kendaraan. Harapannya distribusi BBM lebih tertib dan antrean di SPBU bisa terurai," tutur Sony. (*)
