PT PERTAMINA Patra Niaga memastikan penyaluran kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar di Kota Bontang berjalan penuh hingga 100 persen sesuai alokasi pemerintah. Langkah ini diambil usai gelombang antrean panjang kendaraan memicu keresahan warga dan menjadi sorotan DPRD Bontang dalam rapat dengar pendapat, Senin (31/8/2026).
Sales Area Manager Retail Kaltim dan Kaltara PT Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fajri, menegaskan komitmen perusahaan untuk membenahi pola distribusi energi di Kota Taman. Pertamina juga membuka pintu kolaborasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
"Kami berkomitmen kuota Pertalite maupun Biosolar untuk Kota Bontang akan disalurkan 100 persen sesuai ketetapan pemerintah," ujar Narotama.
Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Bontang belakangan ini dipicu oleh penghentian sementara pasokan Pertalite ke salah satu SPBU. Tindakan tegas tersebut diambil Pertamina usai menemukan praktik penyelewengan BBM bersubsidi di lapangan.
Pemeriksaan silang antara data transaksi barcode QR dan rekaman CCTV membongkar kecurangan operator. Pertamina menemukan penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan pengisi, hingga modus pengisian berulang kali menggunakan identitas berbeda.
Sales Brand Manager (SBM) Kaltimut III PT Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus Prabowo, mengonfirmasi tindakan tegas berupa pemecatan terhadap tiga operator SPBU yang terbukti terlibat.
"Banyak barcode yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan kendaraan yang ada di lokasi. Karena itu kami memberikan sanksi sesuai ketentuan BPH Migas," kata Bagus.
Tiga operator SPBU yang diberhentikan tersebut bertugas di wilayah Tanjung Laut, Loktuan, dan Akawy.
Bagu menjelaskan bahwa penetapan kuota BBM bersubsidi sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Rata-rata alokasi Pertalite untuk Kota Bontang berada di angka 2.022 kiloliter per bulan.
Selama ini, pengetatan pasokan harian di tingkat SPBU dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM hingga akhir tahun, khususnya menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Namun, merespons situasi darurat antrean, Pertamina langsung menambah porsi pasokan minimal 16 KL per hari ke SPBU reguler dalam tiga hari terakhir. Hasilnya, antrean kendaraan mulai terurai.
Selain masalah kuota, Pertamina menyoroti keterlambatan jam tiba mobil tangki di Bontang. Rute pengiriman yang harus melayani wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara terlebih dahulu membuat pasokan sering kali baru tiba di Bontang pada siang hingga sore hari.
Pertamina berencana mengusulkan perubahan pola distribusi kepada pihak depot dan BPH Migas agar pasokan ke Bontang dapat dikirim lebih awal tanpa harus menjadi titik tujuan akhir. (*)
