PT BPR Bank Samarinda pecah telur. Bank daerah milik Pemerintah Kota Samarinda itu akhirnya membukukan laba perdana sebesar Rp 2,74 miliar pada tahun buku 2025. Ini menjadi titik balik penting setelah dua dekade perjalanan operasional bank tersebut.
Momentum bersejarah itu menjadi sorotan utama dalam RUPS yang dipimpin langsung Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun, didampingi Wakil Wali Kota H Saefuddin Zuhri di Gedung Balai Kota Samarinda.
Agenda rapat tidak sekadar membahas laba. RUPS juga menyoroti audit independen laporan keuangan, penguatan modal, ekspansi layanan, digitalisasi perbankan, hingga persoalan kredit macet yang masih membayangi.
Direktur Utama PT BPR Bank Samarinda, Tony Noviandi, menyebut hampir seluruh indikator keuangan menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya.
Aset meningkat. Penyaluran kredit naik. Dana pihak ketiga tumbuh. Pendapatan operasional ikut terkerek.
Tak hanya itu, hasil audit Kantor Akuntan Publik juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bank Samarinda bahkan meraih peringkat komposit 1 dengan kategori “Sangat Sehat” berdasarkan posisi laporan keuangan Desember 2025.
Transformasi digital disebut menjadi salah satu kunci kebangkitan bank daerah tersebut.
“Transformasi digital yang kita jalankan saat ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing di tengah perkembangan industri perbankan yang semakin modern dan berbasis teknologi,” kata Tony.
Kini, Bank Samarinda telah mengintegrasikan layanan transfer real time antarbank di seluruh Indonesia. Sistem pembayaran QRIS juga mulai diterapkan di berbagai merchant untuk memudahkan transaksi nasabah.
Namun keberhasilan itu belum membuat Pemkot Samarinda lengah.
Dalam RUPS, pembagian laba Rp 2,74 miliar disepakati dengan skema berbeda. Sebesar Rp 500 juta akan disetor menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara Rp 2,2 miliar dialokasikan untuk mengurangi akumulasi kerugian dan memperkuat modal bank.
Langkah itu dinilai penting agar kondisi keuangan bank semakin sehat dan mampu meningkatkan laba pada tahun-tahun berikutnya.
Di sisi lain, rencana pembukaan Kantor Kas baru di kawasan Citra Niaga juga mendapat lampu hijau dari Wali Kota Andi Harun. Meski demikian, ia memberikan catatan.
Menurutnya, penambahan kantor tidak otomatis menjadi solusi jika biaya operasional justru membebani perusahaan. Karena itu, manajemen diminta membuktikan efektivitas ekspansi tersebut dalam enam bulan ke depan.
“Boleh ekspansi, tapi setelah enam bulan berikan laporan perkembangannya. Apakah dua mesin yang bergerak di Segiri dan Citra Niaga bisa memberikan tren positif. Kalau berhasil, bisa saja nanti bertransformasi menjadi kantor utama,” tegas Andi Harun.
Pernyataan itu membuka kemungkinan baru. Pemkot Samarinda bahkan mulai mempertimbangkan relokasi kantor utama Bank Samarinda ke kawasan Citra Niaga apabila dinilai lebih strategis. Opsi penjualan aset kantor lama juga ikut dibuka, meski masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama direksi.
Namun perhatian terbesar Wali Kota justru tertuju pada kredit macet. Andi Harun meminta manajemen bergerak lebih agresif menangani debitur bermasalah yang selama ini menjadi beban bank.
Ia meminta seluruh aset milik debitur wanprestasi ditelusuri, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Jika pendekatan persuasif gagal, jalur hukum disebut siap ditempuh.
“Kalau memang diperlukan, bisa pidana maupun perdata,” ujar Andi Harun.
RUPS juga menyetujui penggunaan dana cadangan tujuan bank sesuai Rencana Anggaran dan Kegiatan Perusahaan (RAKP).
Namun penggunaannya dibatasi dengan syarat ketat: tidak boleh mengganggu likuiditas bank dan harus diprioritaskan untuk penguatan modal serta percepatan digitalisasi layanan perbankan. [RIL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
