JELANG Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026, Pemerintah Kota Samarinda mulai memperketat pengawasan inflasi daerah.
Sinyal kewaspadaan itu menguat dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda yang digelar di Ballroom Arutala Bapperida Samarinda, Rabu (20/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun, didampingi Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri.
Hadir pula Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Bayuadi Hardiyanto, jajaran Forkopimda, Satgas Pangan, BPS, perangkat daerah, hingga para camat dan lurah.
Pemkot Samarinda tengah bersiap menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Iduladha. Terlebih, inspeksi mendadak atau sidak pasar dijadwalkan berlangsung Kamis (21/5/2026).
Dalam pemaparan rapat, Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan inflasi Kalimantan Timur pada April 2026 tercatat 2,5 persen secara tahunan atau year on year (y-on-y).
Sementara inflasi bulanan atau month to month (m-to-m) berada di angka 0,11 persen. Namun, ada sejumlah komoditas yang mulai menunjukkan kenaikan harga.
Mulai dari minyak goreng, cabai merah, hingga tarif angkutan udara. Khusus transportasi, sektor ini masih menjadi penyumbang utama inflasi di kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Kondisi itu dinilai cukup sensitif menjelang Iduladha dan musim mobilitas masyarakat yang biasanya meningkat tajam.
Terutama setelah muncul tambahan biaya maskapai penerbangan kelas ekonomi yang berpotensi memicu kenaikan harga lanjutan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pemerintah tidak boleh bekerja dengan pola reaktif. Menurutnya, langkah antisipasi jauh lebih penting dibanding bergerak saat harga sudah terlanjur melonjak.
“Tidak selamanya operasi pasar dilakukan setelah inflasi terjadi. Begitu monitor data menunjukkan potensi kenaikan harga, kita harus bergerak cepat,” tegasnya.
Inflasi Kota Samarinda sendiri saat ini berada di angka 2,92 persen. Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi Provinsi Kalimantan Timur.
Meski demikian, Andi Harun menyebut kondisi tersebut masih relatif aman dan terkendali. Namun ia mengingatkan, istilah “aman” tidak boleh hanya menjadi jargon administratif.
“Forum ini amat penting karena membicarakan angka inflasi. Kalau berhasil dikendalikan, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. The economy is number about opinion,” ujarnya.
Menghadapi ancaman gejolak harga, Pemkot Samarinda menyiapkan strategi 4K. Yakni keterjangkauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Seluruh pihak diminta memastikan pasokan pangan tetap aman. Koordinasi diperkuat bersama distributor, Bulog, Satgas Pangan, hingga aparat pengawas lainnya.
Pemkot juga mulai mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat cuaca buruk, ombak besar, kenaikan ongkos angkut, hingga panic buying masyarakat.
Langkah pengendalian sebelumnya juga sudah dijalankan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM). Program tersebut dilakukan bersama mitra strategis dengan dukungan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam forum tersebut, BI Kaltim juga memperkenalkan aplikasi Mandau Kaltim. Aplikasi ini memuat peta neraca pangan, peta harga pangan, hingga prakiraan inflasi daerah.
Data tersebut diharapkan menjadi alat deteksi dini agar pemerintah dapat membaca potensi gejolak harga lebih cepat. Bayuadi Hardiyanto juga mengapresiasi penyusunan timeline dan strategi laporan TPID Samarinda 2027.
Meski begitu, ia menilai masih ada ruang penyempurnaan, terutama dari sisi kelengkapan data dan sinkronisasi informasi lintas sektor.
Selain fokus menjaga harga tetap terkendali, Andi Harun juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim usaha daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi jangan sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi lokal. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
