INDONESIA mencatat langkah baru dalam penguatan industri pupuk nasional setelah mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama diproyeksikan mencapai Rp7 triliun. Di saat bersamaan, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk subsidi untuk petani nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal itu saat menghadiri pelepasan ekspor perdana pupuk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026). Ekspor tersebut menjadi bagian dari kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Pada tahap awal, Indonesia melepas ekspor sebanyak 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Volume itu merupakan bagian dari komitmen ekspor sebesar 250.000 ton yang ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton.
“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” kata Amran.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga pangan dunia, pemerintah menilai penguatan sektor pupuk menjadi salah satu fondasi penting menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut Amran, kebijakan Presiden Prabowo Subianto berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.
Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk. Kebijakan itu disebut berdampak langsung pada jutaan petani di Indonesia.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah,” ujar Amran.
Ia mengatakan daya saing industri pupuk nasional kini semakin kuat dan mulai menarik minat sejumlah negara lain. Selain Australia, kata dia, India meminta pasokan pupuk urea hingga 500.000 ton. Permintaan juga datang dari Filipina, Brasil, Bangladesh, dan beberapa negara lainnya.
“Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” kata Amran.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyebut kerja sama tersebut mencerminkan hubungan bilateral yang semakin kuat antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam sektor pangan dan pertanian.
Menurut dia, pupuk asal Indonesia akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan pangan di Indonesia.
“Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” ujarnya.
Pemerintah menyebut penguatan sektor pupuk nasional tidak hanya dilakukan melalui ekspor, tetapi juga lewat pembenahan tata kelola dari hulu hingga hilir. Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat distribusi pupuk. Jalur distribusi dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), hingga kelompok tani dan koperasi.
Reformasi subsidi pupuk juga dilakukan dengan menghapus sejumlah komponen biaya yang dinilai tidak efisien, seperti keuntungan bahan baku, bunga bank, dan PPN berganda. Pemerintah memproyeksikan langkah tersebut mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menekan biaya produksi pupuk nasional.
Di sisi industri, pemerintah menjalankan tujuh proyek strategis revitalisasi pabrik pupuk nasional dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun. Program itu melibatkan sejumlah perusahaan pupuk pelat merah, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi pabrik dilakukan untuk mengganti fasilitas lama yang dinilai boros energi menjadi pabrik baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat biaya produksi di fasilitas baru dapat ditekan hingga 26 persen dibandingkan pabrik lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035. Seluruh kebijakan itu, menurut Amran, diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” kata Amran. [ADS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
