PELEMAHAN rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali memunculkan alarm di sektor pertambangan batu bara Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada perdagangan Kamis (21/5/2026), nilai tukar rupiah menembus Rp17.688 per dolar AS. Angka ini menjadi tekanan baru bagi perusahaan tambang yang selama ini sangat bergantung pada bahan bakar impor dan operasional berbasis dolar.
Dampaknya mulai terasa di lapangan. Biaya produksi melonjak. Solar makin mahal. Margin usaha mulai tergerus.
Wakil Ketua Umum KADIN Kaltim, Adnan Faridhan, mengatakan industri tambang saat ini menghadapi situasi yang tidak ringan. Kenaikan dolar langsung memukul biaya bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar yang menjadi komponen utama aktivitas tambang.
“Minyak kita masih impor dan transaksinya menggunakan dolar. Begitu dolar naik, harga BBM otomatis ikut meroket. Bayangkan, biaya bahan bakar itu porsinya bisa mencapai 40 hingga 45 persen dari total biaya produksi,” ujar Adnan Faridhan, Kamis (21/5/2026).
Di tengah tekanan kurs, harga batu bara dunia sebenarnya masih berada pada level yang cukup menguntungkan. Namun kondisi itu belum cukup menolong perusahaan tambang.
Kenaikan biaya operasional disebut bergerak jauh lebih cepat dibanding keuntungan yang diperoleh dari harga komoditas. Situasi ini membuat banyak perusahaan mulai melakukan penghematan besar-besaran di lapangan.
Audit operasional diperketat. Perhitungan jarak pengupasan overburden (OB) dibuat lebih presisi.
Stripping ratio mulai disesuaikan agar tambang tetap ekonomis. Langkah efisiensi bahkan mulai menyentuh sisi paling sensitif operasional.
“Efisiensi dan strategi dalam operasional tambang juga kini ikut dalam tanda kutip dipangkas,” kata Adnan.
Yang paling terpukul disebut adalah kontraktor tambang yang masih terikat kontrak lama. Mereka harus menanggung lonjakan harga solar dan kurs dolar tanpa bisa langsung menyesuaikan nilai kontrak.
Di tengah tekanan kurs dolar, KADIN Kaltim justru menilai ancaman terbesar industri tambang saat ini bukan semata nilai tukar.
Sorotan utama diarahkan ke revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di tingkat pusat.
Menurut Adnan, banyak perusahaan tambang kini menghadapi pembatasan kuota produksi yang tidak sesuai dengan pengajuan awal perusahaan.
Akibatnya, produksi tertahan saat harga batu bara sebenarnya masih cukup menjanjikan.
“Masalah utama sebenarnya di RKAB. Percuma harga bagus kalau kuota produksinya dibatasi, otomatis penjualan kita juga terbatas. Ini yang membuat laju ekonomi industri kita tersendat,” tegasnya menukil Kompas.com
Kondisi ini disebut mulai berdampak pada ekonomi daerah di Kaltim yang selama ini bertumpu pada sektor pertambangan.
Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu contoh daerah yang mulai merasakan perlambatan ekonomi akibat dinamika industri batu bara.
Padahal selama bertahun-tahun, sektor tambang menjadi mesin utama perputaran uang di daerah.
Mulai dari pajak, royalti, PPN, PPh, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya sangat bergantung pada aktivitas batu bara.
Ketika produksi melambat, efek dominonya langsung terasa. Daya beli bisa turun. Proyek melambat. Aktivitas ekonomi daerah ikut tertahan.
KADIN Kaltim mengingatkan pemerintah agar tidak terus membiarkan ekonomi daerah bergantung pada fluktuasi dolar dan harga komoditas mentah.
Menurut Adnan, hilirisasi dan pengembangan industri alternatif harus segera dipercepat sebelum ketergantungan ini menjadi bom ekonomi jangka panjang.
“Pemerintah harus serius menyiapkan industri alternatif dari sekarang. Jika kita terus bergantung pada fluktuasi dolar dan harga komoditas tanpa ada nilai tambah (hilirisasi), ekonomi kita akan selalu rentan,” katanya. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
