POLEMIK proyek pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, mulai menyeret keresahan masyarakat kecil.
Bukan soal bangunan yang mangkrak. Sebagian pekerjaan justru disebut sudah selesai 100 persen. Masalahnya ada pada pembayaran yang hingga kini tak kunjung diterima para penyedia material dan pekerja lapangan.
Situasi itu membuat sejumlah warga dan pelaku usaha mendatangi Polsek Long Ikis pada 19 Mei 2026. Mereka mengadukan dugaan pembayaran macet oleh kontraktor proyek dapur MBG.
Para pelapor mengaku sudah menyuplai material bangunan, menyediakan jasa angkut, hingga menyelesaikan pekerjaan proyek. Namun uang yang dijanjikan belum juga cair.
Nilainya tidak kecil. Salah satu tunggakan bahkan diperkirakan mencapai Rp340 juta.
Kapolsek Long Ikis, IPTU Slamet Hafidin, membenarkan adanya pengaduan tersebut.
Menurut dia, masyarakat datang karena merasa hak pembayaran mereka belum dipenuhi meski pekerjaan disebut telah selesai.
“Ada pembangunan yang sudah selesai, tetapi pembayarannya dipertanyakan oleh mereka,” kata Slamet, Kamis (21/5/2026).
Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan keterangan dari para pelapor. Kasus tersebut masih berstatus pengaduan masyarakat.
Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga membuka ruang mediasi sebelum perkara berkembang ke proses hukum lebih lanjut.
“Upaya awal akan kami mediasi. Jika mediasi tidak menemukan solusi, maka pihak yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh laporan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Di tengah proses itu, pengakuan para pelaku usaha mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Maskur, pemilik toko material yang mengaku mengalami kerugian besar akibat pembayaran proyek yang belum diselesaikan.
Ia menyebut ada dua kontraktor yang diduga menunggak pembayaran. Bahkan satu di antaranya disebut sulit dihubungi.
“Awalnya mereka berjanji akan membayar sejak bulan Ramadan, tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” ungkap Maskur mengutip Tribun Kaltim.
Menurut dia, pihak toko hanya memenuhi pesanan material tanpa mengetahui persoalan internal proyek. Namun kini, beban finansial justru menghantam para pemasok lokal.
Tidak hanya toko material. Dampaknya juga menjalar ke pekerja harian, sopir angkut pasir, hingga pengangkut batu gunung.
Maskur mengatakan persoalan ini mulai menekan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari proyek tersebut.
“Banyak masyarakat kecil yang terdampak. Kami khawatir bukan hanya toko material, tetapi juga pekerja harian yang menggantungkan hidup dari proyek ini,” katanya.
Selain tunggakan Rp340 juta, terdapat kewajiban lain sekitar Rp23 juta dari kontraktor berbeda yang juga belum dibayarkan. Nilai itu mungkin terlihat kecil bagi proyek besar.
Namun bagi pekerja harian dan usaha lokal di kecamatan, angka tersebut sangat berarti. Terlebih sebagian dari mereka telah menunggu pembayaran selama berbulan-bulan. [RE/DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
















