KUTAI Timur (Kutim) sedang memasuki babak baru. Daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung batu bara nasional itu kini mulai diarahkan menjadi kawasan hilirisasi energi dengan nilai industri yang jauh lebih besar.
Bukan lagi sekadar menggali lalu menjual bahan mentah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai menyiapkan sejumlah kawasan strategis, termasuk kawasan ekonomi khusus (KEK), untuk menopang investasi besar di sektor energi dan industri turunan batu bara.
Sinyal itu disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, saat memberikan arahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Novian Prananta, dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama, Senin (18/5/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, unsur Forkopimda, Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, hingga sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kutim.
Di hadapan para pejabat, Ardiansyah mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan investasi sebenarnya telah disiapkan sejak lama. Namun, pengembangannya belum berjalan maksimal.
Padahal, minat investor mulai berdatangan. “Kita sudah menyiapkan beberapa lokasi, termasuk kawasan ekonomi khusus. Sampai sekarang jalannya masih belum berkembang dengan baik,” ujar Ardiansyah.
Kutim kini tengah berusaha keluar dari pola lama industri ekstraktif yang selama bertahun-tahun hanya bergantung pada pengerukan sumber daya alam.
Pemkab Kutim mulai mendorong investasi yang memiliki efek berganda bagi masyarakat. Bukan hanya soal tambang, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi baru, hingga peningkatan nilai tambah komoditas.
Di tengah upaya tersebut, Ardiansyah mengungkap adanya investor baru asal China yang mulai melirik sektor energi dan kelistrikan di Kutim. Nilainya fantastis. Sekira Rp40 triliun.
Investasi itu disebut akan diarahkan pada proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol, proyek yang sebelumnya sempat gagal terealisasi. Kini, proyek serupa kembali menemukan momentumnya.
Menurut Ardiansyah, perubahan arah kebijakan Pemerintah Pusat menjadi faktor utama yang membuat hilirisasi batu bara kembali menarik di mata investor global.
“Sekarang arah kebijakan Pemerintah Pusat itu bagaimana batu bara tidak lagi hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk lain yang punya nilai tambah lebih tinggi,” katanya.
Salah satu bentuk hilirisasi yang kini berkembang ialah gasifikasi batu bara menjadi metanol dan DME sebagai substitusi LPG.
Belakangan, DME memang mulai ramai dibicarakan sebagai salah satu solusi untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Selain menghasilkan metanol dan DME, batu bara juga dapat diolah menjadi bahan baku industri kimia, pupuk, hidrogen, hingga bahan bakar sintetis untuk kebutuhan industri dan pembangkit energi.
Bagi Kutim, hilirisasi bukan sekadar proyek industri. Ini tentang perubahan lanskap ekonomi daerah.
Jika berhasil, industri turunan batu bara diperkirakan mampu menciptakan rantai ekonomi yang jauh lebih panjang dibanding hanya menjual batu bara mentah.
Efeknya bisa menjalar ke tenaga kerja, UMKM, jasa pendukung industri, hingga pendapatan daerah. Meski membuka pintu investasi besar, Ardiansyah menegaskan pemerintah daerah tidak ingin investasi hadir tanpa kendali.
Ia menekankan seluruh investasi harus berjalan sesuai aturan, mengutamakan tenaga kerja lokal, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin investasi yang memberi manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, tetapi juga tetap menjaga alam dan sesuai aturan,” tegasnya.
Dia ingin pertumbuhan industri tetap berjalan seiring dengan kepentingan sosial dan keberlanjutan ekologis.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala DPMPTSP Kutim Novian Prananta menyatakan pihaknya siap memperkuat komunikasi dengan investor sekaligus mempercepat layanan perizinan.
Menurut Novian, investasi ideal bukan hanya soal angka besar atau kemudahan administrasi. Namun juga menyangkut keberlanjutan jangka panjang dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya besar nilai investasinya dan prosesnya yang mudah, cepat dan transparan, tetapi bagaimana investasi itu berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Novian. [RIL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
