Bontang, PRANALA.CO — Pemerintah Kota Bontang memastikan tidak tinggal diam menghadapi polemik yang melanda Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang. Prioritas utama mereka kini jelas: menyelamatkan masa depan para mahasiswa yang terancam terganggu akibat konflik internal kampus.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan, Pemkot di bawah arahan langsung Wali Kota Neni Moerniaeni telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk mengawal penyelesaian masalah ini. Salah satu upaya penting adalah koordinasi intensif dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI di Banjarmasin.
“Kami di Pemkot, atas arahan Wali Kota, sudah bergerak cepat. Kami sudah berkoordinasi dengan LLDIKTI untuk mencari jalan keluar terbaik,” ujar Agus Haris usai menghadiri sebuah kegiatan, Sabtu (26/4/2025).
Agus Haris menegaskan, pemerintah kota tidak ingin terjebak dalam sengketa internal yayasan. Fokus utama, katanya, adalah memastikan hak-hak mahasiswa tetap terlindungi.
“Pemerintah bukan bicara soal yayasan. Kita bicara soal mahasiswa, soal generasi masa depan. Pemerintah wajib hadir untuk mereka,” tegasnya.
Dalam koordinasi dengan LLDIKTI, Pemkot Bontang juga membahas berbagai opsi penyelamatan, termasuk kemungkinan relokasi mahasiswa ke perguruan tinggi lain jika memang dibutuhkan. Selain itu, bagian hukum Pemkot Bontang pun telah diarahkan untuk terlibat aktif dalam upaya penyelesaian ini.
“Bagian hukum sudah diminta untuk turun tangan pekan lalu. Arahan wali kota jelas: pemerintah harus mengambil peran aktif dan mencari solusi terbaik,” kata Agus.
Ia pun mengimbau semua pihak, termasuk mahasiswa dan orang tua, untuk tetap tenang dan menjaga situasi kondusif sembari menunggu hasil koordinasi resmi.
“Yang terpenting, mahasiswa harus kita selamatkan. Jangan sampai ada yang menjadi korban akibat kisruh di internal kampus. Pemerintah hadir, dan kami pastikan tidak akan membiarkan ini berlarut-larut,” tandasnya.
Seperti diketahui, Unijaya Bontang kini tengah menghadapi masalah serius, mulai dari konflik pengelolaan yayasan, dugaan ketidakabsahan manajemen, hingga ancaman terhadap legalitas ijazah mahasiswa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan mahasiswa dan masyarakat, sehingga memaksa pemerintah kota turun tangan secara langsung untuk mengamankan masa depan pendidikan di Bontang. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Discussion about this post