CITRA Kutai Timur (Kutim) sebagai salah satu daerah dengan kekuatan ekonomi besar di Kalimantan Timur (Kaltim), kritik justru datang dari kalangan pemuda. KNPI Kutim menilai tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Ketua KNPI Kutim Avivurrahman Al-Ghazali mengatakan angka PDRB Kutim yang mencapai 70,17 persen pada 2025 lebih banyak menunjukkan besarnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam ketimbang keberhasilan pembangunan ekonomi yang merata.
“PDRB tinggi bukan indikator kemakmuran. Itu justru menunjukkan ketergantungan pada pengerukan sumber daya alam,” kata Avivurrahman di Sangatta, Minggu (10/5/2026).
Menurut dia, wajah ekonomi Kutim hingga kini masih didominasi sektor tambang dan perkebunan sawit. Sementara industri pengolahan atau hilirisasi yang seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah di daerah belum berkembang signifikan.
Akibatnya, keuntungan ekonomi dinilai lebih banyak keluar daerah. Di sisi lain, masyarakat sekitar kawasan industri dan perkebunan disebut belum sepenuhnya menikmati dampak pertumbuhan ekonomi tersebut.
Ia mencontohkan sektor perkebunan sawit yang selama ini tumbuh besar di Kutim. Namun, kata dia, daerah masih minim industri turunan yang bisa menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
“Kalau hanya mengekspor bahan mentah, daerah ini selamanya hanya jadi penonton. Nilai tambah ekonominya dinikmati di luar,” ujarnya.
KNPI Kutim juga menyoroti perubahan pola penerimaan daerah dari sektor pertambangan yang dinilai semakin bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kondisi itu dianggap membuat ruang gerak daerah dalam mengelola kekayaan alam semakin terbatas.
Avivurrahman menyebut semangat otonomi daerah perlahan kehilangan makna ketika keputusan strategis lebih banyak ditentukan di tingkat pusat.
“Ketika keputusan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elit dan oligarki di pusat, maka desentralisasi hanya menjadi kosmetik,” katanya.
Tak hanya itu, ia turut mengkritisi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Menurutnya, pembangunan masih terlalu fokus pada proyek-proyek fisik perkotaan, sementara infrastruktur dasar desa masih tertinggal.
Ia berharap pemerintah daerah mulai mendorong hilirisasi industri dan memperkuat peran perusahaan daerah atau Perseroda agar benar-benar berpihak pada ekonomi masyarakat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi jangan sampai hanya terlihat di angka statistik, sementara masyarakat dan lingkungan menanggung beban paling besar,” tegasnya. [HAF]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
