KEPERCAYAAN publik terhadap pelayanan pemerintah menjadi sorotan penting dalam tata kelola birokrasi daerah. Di Bontang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat kenaikan signifikan dalam hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) tahun 2026.
Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, menyebut capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan instansinya. Dalam survei itu, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Bapenda naik dari 3,57 pada 2025 menjadi 3,94 pada 2026.
Kenaikan sebesar 0,37 poin itu menunjukkan adanya penguatan sistem pengawasan dan pelayanan yang dinilai mampu menekan potensi gratifikasi maupun praktik pungutan liar di lingkungan kerja Bapenda.
“Peningkatan ini sekaligus menjadi salah satu capaian tertinggi dalam evaluasi internal pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang,” ujar Natalia mengutip keterangan resminya, Minggu (10/5/2026).
Tak hanya pada aspek integritas, kualitas pelayanan publik juga mengalami peningkatan. Dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Bapenda memperoleh skor 3,90 dengan kategori “Sangat Baik”.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan perpajakan daerah tidak hanya dituntut akuntabel dalam pengelolaan pendapatan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bapenda dinilai berhasil memperkuat layanan berbasis transparansi dan kemudahan akses bagi wajib pajak.
Peningkatan nilai survei itu juga disebut sejalan dengan upaya transformasi digital dan penguatan etos kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bapenda. Berbagai pembenahan layanan dilakukan untuk mempercepat proses administrasi sekaligus meminimalkan interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.
Dengan capaian yang telah melampaui ambang batas pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Bapenda Bontang kini menjadi salah satu perangkat daerah yang dinilai berhasil membangun sistem pelayanan publik yang lebih akuntabel di Kota Bontang.
Natalia menegaskan, peningkatan kualitas layanan dan integritas birokrasi akan terus menjadi fokus utama ke depan. Selain menjaga kepercayaan publik, langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan pembangunan daerah berkelanjutan. [ADS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
