PRODUK unik Kutim mulai dilirik sebagai andalan baru ekonomi daerah. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mendorong percepatan diversifikasi ekonomi lewat olahan khas seperti amplang batu bara dan bedak lotong, saat membuka Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (Bima Etam) Seri 16 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (31/8/2026).
Forum ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi ketergantungan wilayah terhadap sektor pertambangan ekstraktif, terutama batu bara. Pemkab Kutim ingin sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal tumbuh menjadi penopang baru perekonomian daerah.
Ardiansyah menyebut Kutai Timur memiliki kekayaan komoditas pertanian dan perkebunan yang selama ini belum digarap maksimal. Pisang, nanas, cokelat, vanili, aren, hingga lada disebut sebagai potensi yang bisa diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.
"Kutai Timur memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain. Kita punya komoditas pertanian dan perkebunan seperti pisang, nanas, cokelat, vanili, aren, hingga lada. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif seperti batu bara," kata Ardiansyah.
Dua produk lokal mencuri perhatian Bupati dalam forum tersebut: kuliner amplang batu bara dan produk perawatan kecantikan tradisional bedak lotong. Keduanya dinilai mencerminkan kreativitas pelaku usaha dalam mengolah potensi daerah menjadi produk yang khas dan sulit ditiru daerah lain.
"Produk-produk unik seperti amplang batu bara dan bedak lotong ini menunjukkan betapa besarnya potensi kreatif masyarakat kita. Melalui forum Bima Etam ini, kita harapkan para pelaku UMKM betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan mengakses pembiayaan, sehingga usahanya bisa naik kelas dan tercipta pemerataan ekonomi di Kutai Timur," ujar Ardiansyah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Marhadyn, menindaklanjuti arahan Bupati dengan memfokuskan diri pada penguatan legalitas usaha. Ia menegaskan, tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaku UMKM akan kesulitan mengakses pembiayaan maupun pasar yang lebih luas.
"Untuk mendukung teman-teman UMKM agar mudah mengakses pembiayaan dan pemasaran, legalitas adalah kuncinya. Pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kutim mendatang, kami menargetkan penerbitan 500 NIB bagi pelaku usaha," kata Marhadyn usai kegiatan.
Target penerbitan NIB tidak berhenti di angka 500. Marhadyn menyebut, dalam jangka panjang hingga 2029, Dinas Koperasi dan UKM Kutim menargetkan sebanyak 20.000 UMKM di seluruh wilayah Kutai Timur telah mengantongi NIB sekaligus NPWP.
Target ini menunjukkan skala ambisi Pemkab Kutim dalam membangun ekosistem UMKM yang legal dan siap bersaing, bukan sekadar usaha rumahan tanpa payung hukum.
Selain urusan legalitas, Pemkab Kutim bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggandeng perbankan untuk mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan hibah modal bagi wirausaha pemula juga disiapkan pada tahun ini.
Langkah ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha yang selama ini terjebak pembiayaan informal.
"Dengan legalitas yang lengkap dan pemahaman literasi keuangan yang baik, pelaku usaha kita tidak perlu lagi mencari permodalannya ke lembaga tidak resmi seperti pinjol atau rentenir. Produk-produk unik olahan lokal Kutim bisa berkembang pesat, legal, dan memutar roda ekonomi daerah dengan lebih kokoh," pungkas Marhadyn.
Business Matching Bima Etam sendiri sudah memasuki seri ke-16, menandakan forum ini rutin digelar sebagai ruang temu antara pelaku UMKM, perbankan, dan pemerintah daerah. Ke depan, produk unik Kutim seperti amplang batu bara dan bedak lotong berpeluang menjadi contoh bagaimana ekonomi kreatif daerah bisa tumbuh berdampingan dengan upaya melepaskan diri dari ketergantungan tambang. [ADS]
