Samarinda, PRANALA.CO – Insiden tongkang batu bara yang menghantam Jembatan Mahakam, Samarinda, Sabtu (26/4/2025) malam bukanlah hal kali pertama. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda angkat bicara, menegaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar jadwal resmi pengolongan kapal di jembatan.
Menurut Koordinator Humas Pelindo Regional 4 Samarinda, Ali Akbar, insiden terjadi sekitar pukul 23.00 WITA. Saat itu, kapal tongkang milik PT SKA sedang melakukan olah gerak tambat, menunggu jadwal pengolongan yang sebenarnya baru dijadwalkan keesokan harinya.
“Pada jam tersebut sudah tidak masuk jam kegiatan pengolongan di Jembatan Mahakam,” jelas Ali, Minggu (27/4/2025).
Ia memaparkan, tali pengikat antara tugboat dan tongkang putus saat olah gerak. Akibatnya, tongkang hanyut terbawa arus deras ke arah bawah jembatan. Upaya penyelamatan oleh tugboat gagal, dan Pelindo pun mendapat laporan untuk segera melakukan evakuasi.
Pelindo langsung mengerahkan dua unit kapal tunda untuk mengevakuasi tongkang yang nyaris menghantam lebih parah. Posisi tongkang saat itu sudah melewati kolong jembatan dan mendekati Jetty Pertamina. Beruntung, tongkang berhasil dievakuasi ke area aman di dekat Masjid Karang Asam.
“Posisi Pelindo di sini membantu evakuasi, sebagai tanggung jawab atas keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim,” tegas Ali.
DPRD Kaltim Desak Evaluasi Menyeluruh
Sementara itu, dari sisi legislatif, Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang turun langsung ke lokasi kejadian, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai insiden ini tidak boleh dianggap remeh.
Sapto mengingatkan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1989 yang mengatur soal zona steril di sekitar Jembatan Mahakam — yakni 500 meter area steril dan 5 kilometer di kanan kiri jalur sungai.
“Kalau sudah masuk zona itu dan menyebabkan kerusakan, ini bisa masuk ke ranah pidana,” kata Sapto dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Sapto mendesak agar ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo. Ia bahkan meminta diadakan rapat darurat secepatnya, untuk mengevaluasi semua prosedur pengolongan kapal di bawah Jembatan Mahakam.
“Kita harus panggil semua pihak yang terlibat. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Sapto juga mengusulkan langkah drastis: menutup sementara lalu lintas kapal di kolong Jembatan Mahakam. Hal ini untuk mencegah tragedi lebih besar, mengingat pengalaman pahit robohnya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa tahun silam.
“Jangan sampai ada korban lagi. Cukuplah tragedi Kukar menjadi pengingat kita semua,” pungkas Sapto. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1