KETERGANTUNGAN daerah terhadap dana transfer pusat dinilai tak lagi relevan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Di Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), DPRD setempat mendorong pemerintah daerah segera memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang membatasi dana perimbangan bagi daerah. Ia menegaskan, situasi ini tidak hanya terjadi di Berau, tetapi juga dirasakan seluruh daerah di Indonesia.
“Dana perimbangan tidak bisa lagi menjadi tumpuan dalam APBD. Jalan keluarnya hanya mendongkrak PAD,” ujar Sujarwo, saat ditemui awak media.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu segera merealisasikan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pada sektor-sektor potensial di luar pertambangan. Sektor tersebut meliputi perikanan, perkebunan, pertanian, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, Sujarwo menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani sektor-sektor tersebut. Ia menilai, kebijakan efisiensi yang diterapkan saat ini berpotensi justru menghambat pengembangan sektor yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah.
“Efisiensi jangan sampai mematikan sektor yang justru bisa menghasilkan uang untuk daerah,” katanya.
Lebih jauh, ia juga mengkritik proses pembahasan anggaran yang dinilai masih bersifat formalitas. Menurutnya, kepala daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan di lapangan, bukan sekadar menjalankan agenda rutin tahunan.
Sujarwo menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah seharusnya tidak hanya diukur dari capaian angka produksi, melainkan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Saya ingin capaian itu diukur dari kesejahteraan masyarakat, bukan hanya angka produksi di atas kertas,” ujarnya. [ADS/DPRD BERAU]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
