PEMERINTAH Kota Bontang mulai mendorong percepatan pembangunan SPBU baru di tengah antrean biosolar yang semakin sering terjadi. Keterbatasan fasilitas distribusi BBM dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas warga dan kendaraan operasional industri.
Isu itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat tersebut, antrean kendaraan di SPBU menjadi salah satu pembahasan utama. Selain persoalan kuota biosolar subsidi, kapasitas layanan SPBU di Bontang disebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Sebagai kota industri, Bontang memiliki mobilitas kendaraan logistik dan operasional yang cukup tinggi. Kondisi itu membuat distribusi BBM menjadi isu sensitif karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.
Pemkot bersama Pertamina dan pengelola SPBU kini membahas sejumlah langkah perbaikan. Salah satunya ialah rencana penambahan SPBU baru untuk memperkuat layanan distribusi BBM di beberapa kawasan.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penambahan kuota biosolar subsidi dan penguatan pengawasan distribusi melalui optimalisasi Satgas BBM.
Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
Dia juga juga meminta pengawasan terhadap antrean kendaraan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan barcode maupun kendaraan bertangki modifikasi.
“Distribusi BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran,” kata Agus Haris.
Hingga kini, Pemkot Bontang masih menunggu tindak lanjut pembahasan bersama Pertamina terkait usulan tambahan kuota dan percepatan pembangunan SPBU baru di kota tersebut. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
