ANTREAN kendaraan pengangkut biosolar di sejumlah SPBU Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota. Di tengah keluhan warga soal sulitnya mendapatkan solar subsidi, Pemkot Bontang mulai menyoroti dugaan penyalahgunaan barcode hingga praktik kendaraan dengan tangki modifikasi.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris di Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (12/5/2026). Rapat dihadiri aparat kepolisian, BIN, Pertamina Patra Niaga, OPD terkait, hingga pengelola SPBU se-Kota Bontang.
Dalam rapat tersebut, Agus Haris meminta pengawasan distribusi biosolar diperketat. Pemerintah menilai kuota subsidi harus dipastikan benar-benar diterima masyarakat dan kendaraan yang berhak.
“Distribusi BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran. Data kendaraan operasional dan pengguna barcode harus diverifikasi ulang agar kuota yang tersedia dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak,” kata Agus Haris.
Pemkot juga meminta pengawasan diperluas terhadap antrean kendaraan di SPBU. Sebab, muncul dugaan adanya kendaraan yang berulang kali mengisi biosolar menggunakan barcode berbeda, termasuk indikasi modifikasi tangki untuk menampung BBM lebih banyak.
Fenomena antrean biosolar sendiri bukan hanya terjadi di Bontang. Dalam rapat itu, Pertamina menjelaskan lonjakan antrean terjadi secara nasional akibat banyak pengguna Dexlite dan Pertamina Dex beralih ke biosolar subsidi karena selisih harga yang cukup jauh.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap panjangnya antrean kendaraan, terutama kendaraan operasional dan angkutan barang. Di sejumlah SPBU, antrean biosolar bahkan kerap memanjang hingga mengganggu arus lalu lintas.
Rapat menghasilkan beberapa rekomendasi, mulai dari pendataan ulang kendaraan pengguna biosolar subsidi, penguatan pengawasan barcode, optimalisasi Satgas BBM, hingga usulan penambahan kuota subsidi untuk Kota Bontang. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
