WAKIL Wali Kota Bontang Agus Haris meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghentikan ego sektoral dalam pengelolaan data warga. Ia menilai lemahnya sinkronisasi data berpotensi membuat program pemerintah tidak tepat sasaran.
Permintaan itu disampaikan Agus Haris saat membuka Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Bontang 2026 di Hotel Tiara Surya, Selasa (12/5/2026).
Menurut dia, data kependudukan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Karena itu, setiap dinas diminta membangun koordinasi lebih kuat.
“Saya minta seluruh OPD, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Disdukcapil, memperkuat koordinasi data. Data harus riil dan berbasis kondisi keluarga,” kata Agus Haris.
Ia menilai selama ini persoalan data masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk dalam menentukan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah.
Agus Haris mengatakan penyusunan roadmap kependudukan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Hasil pemetaan harus mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat di tiap kelurahan.
“Kalau datanya tidak akurat, programnya juga bisa meleset,” ujarnya.
Dalam workshop itu, Pemkot Bontang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kalimantan Timur untuk membantu penyusunan arah pembangunan kependudukan daerah.
Sebanyak 25 peserta dari OPD terkait mengikuti kegiatan tersebut. Pemerintah berharap roadmap yang disusun nantinya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih terukur menuju target Indonesia Emas 2045. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
