Balikpapan Siapkan Perwali New Normal, Ada Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. (Foto: Humas Pemkot Balikpapan)

PEMERINTAH Kota Balikpapan berhati-hati menerapkan new normal atau tatanan kenormalan baru. Apalagi, jumlah pasien terkonfirmasi positif 63 kasus. Diantaranya 43 orang sembuh dan masih ada 18 kasus dirawat per Selasa, 2 Juni 2020.

Tak mau ambil risiko. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi ingin menerapkan new normal tapi dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Jika ada yang melanggar kena sanksi. Makanya, Rizal pun menggodok peraturan wali kota (Perwali) untuk menjadi payung hukum saat kebijakan new normal diterapkan. Perwali tersebut akan memuat aturan yang berlaku lengkap dengan sanksi bagi para pelanggar.

“Kami sedang menyusun peraturan wali kota untuk mengatur mengenai sanksi yang akan diterapkan ketika kebijakan new normal itu diberlakukan,” kata Rizal.

Di perwali itu, Rizal bilang bakal memuat sanksi. Mulai dari sanksi ringan, menengah hingga berat kepada masyarakat yang terbukti melanggar aturan new normal. Sanksi teringan berupa sanksi sosial. Misal, memberikan kewajiban kepada pelanggar untuk kerja bakti atau gotong royong. Sedangkan, sanksi berat khusus badan usaha berupa pencabutan izin usaha.

“Sanksi berat itu misalnya seperti untuk badan usaha akan ada pencabutan izin usaha. Kalau sanksi ringannya itu sanksi sosial seperti diberikan tugas untuk kerja bakti atau gotong royong, atau lainnya,” tegasnya.

Masih soal perwali, lanjut Rizal, pemilik usaha atau tempat kerja diminta agar menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Pada dasarnya, tujuan perwali itu nanti, Pemkot meminta masyarakat, pemilik usaha atau tempat kerja tidak menurunkan intensitas disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Agar memuluskan protokol kesehatan bisa dijalankan masyarakat, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi. Antara lain, kepolisian dalam mengawasi kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dalam penerapan kebijakan new normal.

Ribuan personel gabungan TNI/Polri juga telah disiapkan untuk bisa dikerahkan dalam mengawal penerapan New Normal di Kaltim. Adapun personel yang telah disiapkan yakni 1.600 personel TNI dari Kodam VI Mulawarman dan 963 personel dari kepolisian.

“Katanya Balikpapan nanti akan mendapat jumlah yang paling besar,” ujar Rizal Effendi.

Hingga kini, pemerintah kota pun masih menyusun setiap kebijakan untuk dapat dituangkan terhadap Perwali. Ternyata untuk bisa menepakan New Normal, pemerintah kota juga cukup dengan melaporkan keadaan siapnya kepada pemerintah pusat.

“Kita masih persiapan tunggu Perwali, Kapolda juga meminta agar kita tak melakukannya dengan terburu-buru. Karena petunjuk juga terus berkembang, supaya nanti tidak banyak kelemahan dalam pelaksanaan,” bebernya.

Dia juga tak ingin kasus yang menimpa Korea Selatan terulang di Kota Balikpapan. Dimana ketika menerapkan New Normal justru jumlah kasus terinveksi covid-19 kembali meningkat. Sehingga Kores Selatan pun kembali terapksa memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tadi sudah ditegaskan Kapolda beliau mengigatkan kepada kita jangan terburu-buru melaksanakan new normal karena jangan sampai pengalaman-pengalaman yang terjadi di Korea terulang di Balikpapan,” pungkasnya. (*)

More Stories
10 Fakta 11BTG, Pasien Positif Covid-19 dari Bontang Lestari