2.586 Calhaj asal Kaltim Batal Berangkat Haji, Setoran Biaya Bisa Kembali

  • Whatsapp
Ilustrasi.

DALAM kalender Masehi, haji tahun ini mestinya diselenggarakan pada Juli atau sebulan lagi. Sejauh ini otoritas Saudi belum memutuskan apakah haji tahun ini akan dibatalkan atau tidak. Namun, Indonesia sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini.

Andai pun, misalnya, Saudi tetap menyelenggarakan. Tidak cukup waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. Waktu sudah terlalu mepet. Pemerintah pun menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

Bacaan Lainnya

Menteri Agama Fachrul Razi berdalih kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai. “Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” jelasnya

Imbasnya, ada 2.586 calon jemaah haji di Kalimantan Timur batal berangkat menunaikan rukun islam kelima itu. Keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji bagi warga negara Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2020.

Rinciannya begini; 552 calhaj dari Kota Balikpapan, Samarinda 567 orang, Kutai Kartanegara 525 orang, Paser 243 orang, Berau 147, Kutai Barat 85 orang, Kutai Timur 175, Bontang 143 orang, Penajam Paser Utara 126 orang, dan Mahulu 6 orang. Jemaah lansia 26 orang, pembimbing haji 3 orang, dan petugas haji daerah 18 orang.

“90 persen dari jemaah telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Tepatnya 88,85 persen yang sudah bayar untuk tahap satu dan dua,” jelas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, Sofyan Noor.

Setoran Biaya Haji Bisa Dikembalikan

Lantas, bagaimana dengan nasib calon jemaah haji yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Setoran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) akan disimpan dan dikelola secara terpisah.

“Namun setoran Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan kalau dia butuh silakan,” kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konfersi pers di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juni 2020.

Razi memastikan pihaknya bakal membantu mengembalikan dana itu. “Bisa diatur kami akan mendukung itu semua dengan sebaiknya,” tutur Razi.
Dia menjelaskan setoran pelunasan Bipih akan disimpan dan dikelola secara terpisah Badan Pengelola Keuangan Haji. Nilai manfaatnya akan diberikan kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama jemaah Haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

NIlai manfaat diberikan kepada perorangan. “Kenapa? karena nilai pelunasan Bipih tak sama. Paling rendah sekitar Rp6 juta untuk jemaah di Aceh. Sedangkan paling tinggi Rp16 juta untuk pemberangkatan Makassar,” tutur dia.

Dia memastikan nilai manfaat diberikan berdasarkan jumlah pelunasan Bipih yang dibayarkan. Adapun mereka yang telah daftar dan melunasi Bipih bakal berangkat pada Haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. (*)

Pos terkait