WALI Kota Bontang Neni Moerniaeni merombak empat posisi pejabat pimpinan tinggi pratama dan mengukuhkan 10 kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Bontang, Kamis (21/5).
Rotasi pejabat kali ini menyasar sejumlah posisi berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Bahtiar Mabe dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Sementara drg. Toetoek Pribadi Ekowati yang sebelumnya bertugas di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipercaya kembali memimpin Dinas Kesehatan.
Perubahan juga terjadi di kursi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang kini dijabat Ahmad Yani, sebelumnya Kepala Satpol PP. Adapun Edy Forestwanto yang sebelumnya memimpin DP3AKB bergeser menjadi Kepala Satpol PP.
Di saat sama, Pemkot Bontang juga mengukuhkan 10 kepala sekolah, terdiri dari sembilan kepala SD dan satu kepala SMP. Momentum itu dimanfaatkan Neni untuk menyoroti kondisi pendidikan yang dinilai menghadapi tantangan semakin kompleks, bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa.
Sepuluh abdi negara tersebut meliputi Iswatun (SDN 001 Bontang Barat), Nur Khayaturi (SDN 001 Bontang Utara), Adam (SDN 002 Bontang Utara), Yorinda Kadang (SDN 003 Bontang Barat), dan Ahmad Fauzi Manshur (SDN 003 Bontang Selatan).
Serta Maria Eka Wati (SDN 007 Bontang Selatan), Romida Poncowati (SDN 009 Bontang Selatan), Ahmad Fajar Shidiq (SDN 010 Bontang Selatan), Sugeng Sugiharto (SDN 015 Bontang Selatan), dan Kustiami (SMPN 7 Bontang).
Menurut dia, sekolah kini berhadapan dengan ancaman learning loss pascapandemi, perubahan perilaku anak akibat paparan digital, hingga kasus perundungan yang mulai menjadi perhatian banyak daerah. Karena itu, kepala sekolah diminta tidak sekadar mengurus administrasi pendidikan.
“Sekolah harus menjadi benteng moral sekaligus tempat yang bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan,” kata Neni dalam sambutannya.
Ia juga meminta para pejabat baru segera bergerak melakukan pembenahan internal dan menghadirkan inovasi pelayanan. Instruksi itu disampaikan di tengah tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih cepat dan responsif, terutama di sektor kesehatan, sosial, dan perlindungan anak.
“Kepada para pejabat JPT pratama yang baru saja mengambil sumpah, saya instruksikan untuk segera melakukan konsolidasi internal, memetakan potensi hambatan, dan melahirkan terobosan inovatif,” ujarnya. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
