RIBUAN suara kecewa pecah di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (21/5/2026). Di tengah terik Samarinda, penyandang disabilitas turun ke jalan. Mereka menuntut hak bantuan sosial yang tiba-tiba menyusut drastis, dari 6.000 penerima menjadi hanya 500 orang.
Aksi bertajuk Demo 215 itu berubah menjadi luapan kemarahan publik terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim. Massa mulai bergerak sejak pagi.
Titik awalnya dari Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Lalu gelombang demonstran bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.
Spanduk dibentangkan. Pengeras suara bergema. Namun yang paling menyita perhatian justru barisan penyandang disabilitas yang ikut berdiri di tengah kerumunan aksi.
Mereka datang bukan sekadar membawa tuntutan. Mereka membawa rasa kecewa yang lama dipendam.
Wakil Ketua Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Provinsi Kaltim, Muhammad Ilham, menjadi salah satu suara paling lantang dalam aksi tersebut.
Di atas mobil komando, Ilham mempertanyakan hilangnya hak ribuan penyandang disabilitas yang sebelumnya rutin menerima Bantuan Sosial Terencana (BST).
“Penyandang disabilitas yang sebelumnya menerima BST berjumlah 6.000 orang, ternyata kemarin hanya 500 orang yang dapat. Ke mana alokasi untuk 5.500 orang lainnya?” kata Ilham di hadapan massa.
Ia menyebut alasan efisiensi anggaran tidak masuk akal.
Terlebih, di saat yang sama muncul sorotan terhadap sejumlah fasilitas pejabat yang dinilai mewah dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat kecil.
Salah satu yang paling disorot massa adalah pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta.
Bagi massa aksi, angka itu terasa menyakitkan ketika ribuan penyandang disabilitas justru kehilangan bantuan sosial.
Ilham menyebut anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat disabilitas.
“Kenapa anggaran itu tidak digunakan untuk memberdayakan teman-teman disabilitas tuna netra yang menyambung hidup dari jasa pijat?” ujar Ilham.
Kalimat itu langsung disambut sorakan massa.
Di tengah aksi, sebagian peserta tampak menahan emosi. Ada yang datang dengan tongkat bantu jalan. Ada pula yang berdiri sambil membawa poster bertuliskan tentang keadilan sosial.
Suasana beberapa kali memanas. Tak hanya soal BST.
Forum Disabilitas juga menyoroti anggaran tim ahli gubernur yang disebut mencapai Rp20 juta hingga Rp45 juta per bulan.
Massa menilai penggunaan anggaran tersebut tidak transparan dan manfaatnya tidak dirasakan langsung masyarakat.
“Kami ingin media memviralkan ini agar dunia tahu bahwa kondisi masyarakat dan disabilitas di Kalimantan Timur saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Ilham.
Pernyataan itu menjadi salah satu momen paling emosional dalam aksi Demo 215.
Forum Disabilitas mengaku sebelumnya ikut memberikan dukungan pada masa pemilihan kepala daerah. Karena itu, pemangkasan bantuan sosial dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji kesejahteraan.
“Kami berbicara di sini bukan meminta belas kasihan. BST adalah hak kami dari hasil bumi Kaltim,” ujar Ilham.
Bahkan, dalam orasinya, ia secara terbuka meminta Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud mundur apabila tidak mampu memimpin dengan empati.
Pernyataan itu sontak memicu riuh massa aksi.
Hingga aksi berlangsung, massa menegaskan akan terus mengawal isu tersebut sampai pemerintah daerah mengembalikan hak bantuan sosial masyarakat dan mengevaluasi kebijakan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. [TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
