SUASANA di kawasan Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Kamis (21/5/2026) siang, mendadak memanas.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka datang membawa satu dokumen tebal berisi kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dokumen setebal 36 halaman itu mereka beri nama “rapor merah”.
Berkas tersebut diterima langsung Kepala Kejati Kaltim, Supardi, didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Gusti Hamdani serta Asisten Intelijen Abdul Muis beserta jajaran.
Namun aksi itu ternyata hanya pembuka.
Usai menyerahkan dokumen, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim. Di titik inilah tensi demonstrasi meningkat.
APMK secara terbuka meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya.
Koordinator Lapangan APMK, Erly Sopiansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya dengan estimasi peserta mencapai sekitar 600 orang dari berbagai daerah di Kaltim.
Mereka datang dari Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan hingga Kutai Kartanegara.
Menurut Erly, gelombang protes ini lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi daerah dalam satu setengah tahun terakhir.
Erly menyebut masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terkait pengelolaan anggaran dan citra pemerintah daerah yang belakangan ramai disorot publik nasional.
“Baru satu tahun setengah itu sudah ambruk Kaltim ini. Dana masyarakat dihabiskan berfoya-foya saja. Kami malu gubernur kita viral se-Indonesia karena keburukan kinerja dia,” kata Erly di hadapan massa aksi.
Tak hanya itu. APMK juga mendesak Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud untuk menginstruksikan Fraksi Golkar mendukung hak angket di DPRD Kaltim.
“Hari ini kita meminta gubernur mundur dari jabatannya,” ujarnya.
Kekecewaan massa semakin memuncak ketika rombongan aksi tiba di Kantor Gubernur Kaltim.
Mereka mengaku kecewa karena tidak ditemui langsung oleh gubernur maupun pejabat yang dianggap memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Bagi massa, sikap tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap suara masyarakat.
“Jauh-jauh dari Paser dan daerah lain datang ke sini malah tidak ditemui. Ini bentuk kearogansian gubernur kita saat ini,” kata Erly.
Situasi itu membuat demonstrasi berlangsung lebih emosional dibanding aksi sebelumnya.
Massa beberapa kali meneriakkan tuntutan perubahan sambil membawa berbagai spanduk kritik terhadap pemerintah daerah.
Di tengah memanasnya situasi politik daerah, APMK mengaku belum akan menghentikan gerakan mereka.
Aliansi tersebut bahkan menyatakan tengah menyiapkan langkah lanjutan ke tingkat nasional.
Mereka berencana mendatangi KPK dan Kejaksaan Agung di Jakarta dalam waktu dekat.
Erly mengklaim pihaknya memiliki sejumlah data sensitif yang belum dibuka ke publik dan akan diserahkan langsung kepada aparat penegak hukum.
“Ada data-data yang sangat sensitif hasil temuan versi kami yang tidak bisa kami buka di media. Itu akan kami serahkan ke KPK dan Kejagung,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim terkait tuntutan massa aksi tersebut. [TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
