PEMERINTAH Kota Balikpapan memangkas habis anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial usai Transfer ke Daerah (TKD) berkurang drastis hingga 40 persen. Kebijakan efisiensi ini diambil untuk menyelamatkan belanja prioritas warga seperti BPJS gratis, pembangunan sekolah, dan subsidi SPP.
Penurunan alokasi dana dari pusat ini menekan kemampuan fiskal daerah hingga Rp1,055 triliun. Saat ini, total TKD yang diterima Balikpapan bertahan di angka Rp1,3 triliun.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengungkapkan keterbatasan anggaran ini dirasakan merata oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
"Semua daerah itu curhat ke Pak Gubernur bahwa kita ini sebenarnya fiskal kita sangat terbatas. Pertama karena Transfer ke Daerah kita berkurang, kemudian ada potensi DBH (Dana Bagi Hasil) kita kurang salur," kata Agus.
Krisis fiskal daerah ini bermula dari belum cairnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah terbit, jadwal penyaluran dana tersebut masih menggantung.
Kondisi ini membuat para kepala daerah se-Kaltim sepakat merapat ke pemerintah pusat di bawah komando Gubernur Kaltim usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Samarinda, Senin (3/8/2026).
"Kemarin semua kepala daerah sepakat untuk komunikasi, dipimpin langsung Pak Gubernur, baik ke kementerian maupun mungkin langsung ke Pak Presiden. Kita berharap program kegiatannya sudah tersusun, uangnya jangan sampai ditahan," tegas Agus.
Dampak kemerosotan anggaran memaksa Pemkot Balikpapan melakukan penghematan ketat di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pos belanja yang berpotensi pemborosan langsung disisir.
Beberapa pos anggaran yang dipangkas meliputi: Perjalanan dinas (perdin) pejabat dan ASN; Belanja makan dan minum rapat; Kegiatan aksesoris serta operasional pendukung; Lokasi acara seremonial daerah
Sebagai bentuk penghematan nyata, pelaksanaan upacara resmi daerah yang biasanya menyewa gedung besar seperti BSCC Dome kini dipindahkan ke halaman Balai Kota Balikpapan.
Kendati ruang gerak fiskal makin sempit, Pemkot menjamin program mendasar masyarakat tidak tersentuh pemotongan.
"Pak Wali Kota Balikpapan sudah punya komitmen, meskipun kita dipotong TKD, kegiatan pelayanan prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap kita prioritaskan," jelas Agus.
Program vital yang dipastikan aman mencakup: Jaminan kesehatan gratis lewat BPJS Kesehatan; Pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah; Subsidi SPP untuk pelajar; Program beasiswa daerah
Mengenai penyusunan APBD Perubahan 2026 dan rancangan anggaran 2027, Pemkot Balikpapan memilih berhati-hati bersama DPRD. Pemkot masih menghitung kalkulasi final sembari menunggu hasil negosiasi Gubernur Kaltim di tingkat pusat. (*)
