PEMERINTAH Kota Balikpapan mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 mencapai sekira Rp479,275 miliar. Angka yang mendekati setengah triliun rupiah itu langsung menjadi sorotan karena muncul di tengah berbagai kebutuhan pembangunan yang masih menunggu penyelesaian.
Namun, Pemkot memastikan dana tersebut tidak mengendap begitu saja. Seluruh Silpa akan kembali dimanfaatkan melalui APBD 2026 untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan besarnya Silpa bukan karena pemerintah terlambat menggunakan anggaran. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor teknis yang menyebabkan sebagian dana belum terserap hingga akhir tahun.
"Silpa ini bukan berarti kita terlambat dalam menggunakan anggaran," kata Bagus usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-7 Masa Sidang III Tahun 2025/2026, Rabu (24/6/2026).
Bagus menjelaskan, sebagian Silpa berasal dari efisiensi hasil tender sejumlah proyek pemerintah. Selain itu, ada pula kegiatan yang berada di penghujung tahun anggaran sehingga tidak dapat diselesaikan secara maksimal sebelum tutup buku.
Kondisi tersebut banyak terjadi pada proyek fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang. Ketika pekerjaan belum rampung, sisa anggarannya otomatis tercatat sebagai Silpa dan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
"Ada beberapa faktor, mulai dari sisa hasil tender hingga kegiatan di akhir periode yang tidak bisa dimaksimalkan pelaksanaannya, terutama kegiatan fisik menjelang penutupan tahun anggaran," ujarnya.
Meski begitu, ia memastikan seluruh dana tersebut tidak hilang dari perencanaan pembangunan daerah.
"Anggaran itu langsung kita gunakan kembali untuk APBD 2026," tegasnya.
Dalam mekanisme keuangan daerah, Silpa memang menjadi bagian yang lazim terjadi. Dana yang belum terserap pada tahun berjalan akan menjadi luncuran untuk digunakan pada tahun berikutnya.
Karena itu, keberadaan Silpa tidak otomatis menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran. Yang lebih penting, kata Bagus, adalah memastikan dana tersebut kembali masuk ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemkot Balikpapan sendiri masih menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Penanganan banjir, pembangunan sekolah, hingga peningkatan layanan air bersih masih menjadi agenda yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan.
"Masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, seperti penanganan banjir, pembangunan sekolah, dan pelayanan air bersih. Ini menjadi PR kita bersama," ungkapnya.
Meski Silpa dianggap wajar, Pemkot tetap berupaya menekan nilainya agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih optimal.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Langkah itu diharapkan membuat proyek dapat dimulai lebih cepat dan selesai sebelum akhir tahun anggaran.
Dengan begitu, manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat tanpa harus menunggu proses peluncuran anggaran ke tahun berikutnya.
Bagus juga menyinggung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Pemerintah Kota Balikpapan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur.
Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan proses penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Namun keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari administrasi semata.
Baginya, ukuran utama tetap berada pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia mengajak warga untuk ikut mengawasi penggunaan APBD. Masukan dari masyarakat dinilai penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
"Masyarakat boleh mengawal APBD setiap tahun. Justru masyarakat yang lebih memahami apa saja kebutuhan dan kekurangan yang masih ada di daerah," ucap dia. [RUL]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
