KERETA Api Trans Kalimantan kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Kementerian Perhubungan menyusun rancangan konektivitas jalur rel di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Timur (Kaltim), rencana itu disambut positif DPRD, meski ada satu syarat yang dianggap tidak bisa ditawar.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyatakan dukungannya terhadap proyek strategis nasional tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembangunan dan konektivitas wilayah di Kalimantan.
"Wah, keren itu! Saya dukung. Selama itu bagus untuk pembangunan Kaltim, silakan," ujar Samsun.
Meski mendukung penuh, Samsun mengingatkan bahwa pembangunan jalur kereta api membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga pembiayaannya tidak memungkinkan dibebankan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, proyek sebesar Kereta Api Trans Kalimantan harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau dibangun sama Pak Prabowo, ayo. Kalau Kaltim mah enggak punya rencana itu. Tapi kalau Pak Prabowo mempunyai saran untuk begitu-begitu dan dibiayai penuh dari APBN, wah dengan senang hati kita terima," katanya.
Ia menilai kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar seperti jaringan kereta api lintas pulau.
Samsun juga menanggapi rencana Pemprov Kaltim yang akan menginstruksikan Dinas Perhubungan mencari investor swasta guna mendukung pembangunan proyek tersebut.
Menurutnya, pendekatan itu belum tentu efektif mengingat kondisi investasi yang dinilai belum kondusif.
"Oh, masih harus cari investor. Hari gini investor pada kabur ke luar negeri. Gimana mau cari investor? Sudahlah ya, realistis saja lah," ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu bersikap realistis dalam menyusun skema pembiayaan proyek agar tidak membebani kemampuan keuangan daerah.
Samsun menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur saat ini memiliki keterbatasan sehingga belum memungkinkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur bernilai sangat besar.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan komitmennya secara langsung apabila proyek Kereta Api Trans Kalimantan memang menjadi prioritas nasional.
"Kalau memang pemerintah mau bangunkan Kaltim, bangunkan. Kaltim sedang tidak punya anggaran untuk membangun. APBD tinggal seuprit kok," pungkasnya.
Wacana pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta PT KAI dan Kementerian Perhubungan menyiapkan perencanaan konektivitas rel di Pulau Kalimantan.
Apabila terealisasi, proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi logistik, serta menunjang pembangunan kawasan strategis, termasuk Kalimantan Timur yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
