POLDA Kalimantan Timur (Kaltim) bersama seluruh unsur Forkopimda menetapkan status siaga penuh untuk menghadapi ancaman musim kemarau kering ekstrem akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga September 2026.
Kesepakatan sinergi antarsektor resmi diteken melalui Rapat Koordinasi di Balikpapan, Selasa (4/8/2026) demi menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak berantainya.
Rapat tersebut dihadiri langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan, serta jajaran pimpinan instansi daerah. Langkah cepat ini diambil guna mengantisipasi eskalasi titik panas yang melonjak drastis selama beberapa bulan terakhir.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa fenomena El Nino membawa cuaca yang jauh lebih panas dan minim curah hujan.
Kondisi ekstrem ini tidak hanya memicu karhutla, tetapi juga mengancam krisis air bersih, gangguan kesehatan akibat kabut asap, konflik pemanfaatan sumber daya alam, hingga lonjakan harga pangan.
Data pemantauan aplikasi Lembuswana sepanjang semester I 2026 mencatat sebanyak 974 titik panas (hotspot) telah tersebar di sejumlah wilayah rawan. Sebaran titik api mendominasi kawasan Kabupaten Kutai Timur, Berau, Paser, hingga Kutai Barat.
Menanggapi ancaman yang makin nyata, Polda Kaltim resmi meluncurkan Operasi Amanusa II-2026 dengan mengerahkan 1.619 personel gabungan. Operasi ini ditopang oleh enam satuan tugas khusus yang siaga penuh selama 24 jam.
Guna mendukung operasional di lapangan, jajaran kepolisian dan instansi terkait menyiapkan 227 embung, 28 sumur bor, serta 24 sekat kanal di titik-titik rawan kebakaran. Pemantauan dilakukan secara real-time untuk memetakan dan memadamkan api sejak dini.
Irjen Pol Endar Priantoro menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif saat lahan sudah terbakar. Pencegahan dini melalui pelibatan masyarakat dan penegakan kebijakan zero burning atau tanpa bakar menjadi kunci utama mendasar.
"Kunci utamanya adalah pencegahan! Kita perkuat sinergi lintas instansi, libatkan masyarakat, dan tegakkan kebijakan zero burning. Aparat juga akan bertindak tegas dengan penegakan hukum bagi pihak yang terbukti sengaja atau lalai memicu kebakaran," jelas Endar.
Dukungan penuh turut disuarakan TNI melalui Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan. Ia menyampaikan bahwa kekeringan ekstrem membuat hutan dan lahan sangat rentan terbakar, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas elemen secara berkelanjutan.
"Penanganan karhutla tak bisa mengandalkan kekuatan aparat saja. Butuh kolaborasi erat pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga," tegas Andy.
Dampak berantai karhutla dipastikan merusak ekosistem, mengganggu jalur transportasi, memukul sektor ekonomi, hingga menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara meluas. Oleh karena itu, konsolidasi ini menjadi pijakan penting untuk menyatukan mekanisme penanggulangan bencana di daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta seluruh instansi menanggalkan ego sektoral dalam menghadapi krisis kemarau panjang ini. Menurutnya, keselamatan rakyat Kaltim harus berada di atas segala kepentingan unit kerja.
"Masalah ini bukan sekadar soal api. Dampaknya menyentuh pertanian, ketersediaan air, hingga kualitas hidup masyarakat. Kita harus bergerak sebagai satu tim, satu kesatuan. Fokus utama kita adalah melayani dan melindungi masyarakat Kalimantan Timur dari ancaman ini," pungkas Rudy.
Melalui pengerahan ribuan personel, sarana prasarana yang memadai, pemantauan digital, serta partisipasi aktif warga, Pemprov Kaltim dan Forkopimda optimistis dapat meminimalkan potensi kebakaran hutan serta memitigasi dampak El Nino sejak dini. (*)
