Samarinda Susun Roadmap Pengendalian Inflasi, Koperasi Merah Putih Masuk Agenda
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda mengikuti Zoom Meeting yang dipimpin oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat 02 Mei 2025, di Ruang Rapat Sembuyutan, Lantai III Balai KotaSamarinda, PRANALA.CO — Upaya pengendalian inflasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki babak baru. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda resmi memulai penyusunan roadmap dan rencana aksi pengendalian inflasi untuk periode 2025–2027. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat virtual bersama Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (2/5/2025).
Bertempat di Ruang Rapat Sembuyutan, Lantai III Balai Kota Samarinda, rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Isfihani, serta Kabag Ekonomi Yuyun Puspaningrum.
Keduanya memimpin diskusi perwakilan Samarinda dalam forum lintas daerah yang juga diikuti TPID dari Kutai Kartanegara, Bontang, Paser, dan Penajam Paser Utara.
Agenda rapat tak sekadar membicarakan peta jalan. Lebih dari itu, forum ini mematangkan rencana aksi, timeline, dan strategi implementasi pengendalian inflasi yang relevan untuk masing-masing wilayah.
Semua perencanaan mengacu pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—sebagaimana tertuang dalam Kepmenko No. 148/127 dan Kepmendag No. 500.05-8135/2017.
Kabag Ekonomi Samarinda, Yuyun Puspaningrum, menegaskan bahwa sejumlah program yang sudah berjalan akan tetap menjadi andalan dalam roadmap terbaru. Di antaranya High Level Meeting (HLM), inspeksi mendadak ke pasar, dan operasi pasar.
“Kami juga akan memasukkan program Koperasi Merah Putih 2025, sesuai instruksi Presiden, untuk penguatan ekonomi daerah,” ujar Yuyun dalam rapat.
Menurut Yuyun, kehadiran roadmap yang terukur dan komprehensif diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi program baru di tingkat daerah. Tujuannya jelas—pengendalian inflasi yang adaptif, responsif, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional demi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar rutinitas teknis tahunan, melainkan bagian dari ikhtiar jangka panjang untuk memastikan masyarakat tidak terjebak dalam fluktuasi harga yang membebani.
TPID Samarinda optimistis, roadmap baru ini akan jadi panduan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pondasi ekonomi lokal. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Pos Terkait
1 Komentar
Tinggalkan Balasan
BERITA TERKINI
1 bulan lalu
[…] tak selalu bisa dijadikan pegangan. Wuliani Dwi Sari, warga Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, merasakan pahitnya kepercayaan yang disalahgunakan, setelah sepeda motornya digelapkan seorang […]