Pranala.co, BALIKPAPAN – Pertumbuhan investasi di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai loyo alias melambat. Bank Indonesia menilai, provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia ini perlu bergerak lebih cepat menarik investor baru.
Data Bank Indonesia menunjukkan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kaltim pada kuartal II/2025 hanya mencapai 1,72% secara tahunan (year on year). Angka itu jauh tertinggal dari laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kaltim yang mencapai 4,69%.
“Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Kaltim masih ditopang oleh ekspor bersih dan PMTB. Kontribusi PMTB sendiri mencapai 35,47%, menjadikannya salah satu penopang utama ekonomi daerah,” ujar Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).
Namun, Budi mengingatkan bahwa pertumbuhan investasi yang stagnan bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekonomi daerah. “Investasi masih jadi tulang punggung ekonomi Kaltim, tapi kita butuh strategi yang lebih agresif,” tegasnya.
Budi menjelaskan, ada korelasi kuat antara PMTB dan realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
“Korelasi keduanya mencapai 90 persen. Artinya, setiap peningkatan investasi berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Sayangnya, kesenjangan antara potensi dan realisasi investasi di Kaltim masih cukup lebar. Karena itu, penguatan peran Regional Investor Relation Unit (RIRU) menjadi langkah penting untuk mendorong realisasi investasi yang berkelanjutan.
Budi menilai, masih banyak kendala yang menghambat masuknya investasi baru. Mulai dari ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, proses perizinan yang panjang, hingga insentif yang belum tepat sasaran.
“Masih minim sosialisasi kepada investor, padahal kita bersaing dengan banyak negara di Asia Tenggara,” ujarnya.
Sebagai pembanding, beberapa kota di kawasan ASEAN seperti Kota Kinabalu (Malaysia), Mingalodon (Kamboja), dan Saigon (Vietnam) telah menawarkan insentif menarik—mulai dari pembebasan pajak, kemudahan kepemilikan tanah, hingga dukungan khusus untuk sektor teknologi dan ekspor.
Menurut Budi, arah investasi Kaltim perlu menyesuaikan dengan tren global yang kini mengarah ke ekonomi hijau dan sektor manufaktur. Data global menunjukkan, investasi dunia pada 2023 naik ke US$1,38 triliun, dan 44% di antaranya mengalir ke industri manufaktur.
Selain itu, komitmen dunia menurunkan emisi karbon lewat kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa, membuka peluang besar bagi investasi energi baru dan kendaraan listrik.
“Investasi Kaltim harus diarahkan ke sektor yang sejalan dengan tren global, khususnya manufaktur dan ekonomi hijau. Ini bisa memperkuat posisi Kaltim sebagai destinasi investasi strategis,” ujar Budi.
Posisi Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga disebut menjadi peluang besar. IKN ditargetkan mencapai 100 persen energi baru terbarukan (EBT) pada 2045, yang membuka ruang luas bagi investor di sektor energi hijau.
“Peluang ini harus dioptimalkan. Promosi investasi harus adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada minat investor global,” tutur Budi.
Menurutnya, strategi ini bukan hanya untuk menarik investasi asing, tetapi juga memastikan pembangunan daerah tetap berkelanjutan.
Bank Indonesia menilai, komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim melalui RPJMD 2025–2029 yang menempatkan investasi sebagai fokus utama sudah berada di jalur yang benar. Namun, tanpa perbaikan regulasi, promosi, dan kecepatan layanan, potensi besar itu bisa hilang begitu saja.
“Investasi adalah jantung pertumbuhan. Pemerintah harus memastikan setiap peluang bisa diubah menjadi proyek nyata yang mendorong ekonomi daerah,” tegas Budi. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
