KEBUTUHAN guru pendidikan khusus di Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkat seiring bertambahnya sekolah inklusif. Namun hingga kini, belum ada perguruan tinggi di Kaltim yang membuka program studi S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB).
Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama di sekolah umum yang kini wajib menerima siswa inklusi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah.
Menurut dia, banyak guru sekolah umum belum memiliki kompetensi khusus untuk mendampingi siswa ABK di dalam kelas. Padahal, pola pembelajaran inklusif membutuhkan pendekatan berbeda dibanding pembelajaran reguler.
“Para guru membutuhkan dukungan dan kemampuan tambahan agar proses pembelajaran bisa berjalan efektif untuk semua siswa,” ujarnya di Samarinda, Minggu.
Saat ini terdapat 82 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kaltim, terdiri atas 55 SMA dan 27 SMK. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring kebijakan pemerintah membuka akses pendidikan lebih luas bagi ABK.
Untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengajar, Disdikbud Kaltim mulai menjalankan berbagai program pelatihan terpadu bagi guru sekolah umum. Pelatihan mencakup bahasa isyarat, pendekatan psikologis anak, hingga metode pembelajaran inklusif.
Selain itu, pemerintah provinsi menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya untuk mencetak tenaga pengajar PLB yang dinilai lebih siap mendampingi siswa berkebutuhan khusus.
“Kerja sama ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan guru pendidikan khusus di Kalimantan Timur pada masa mendatang,” kata Armin.
Pemprov Kaltim juga mulai menerapkan pola pendampingan kolaboratif dengan melibatkan guru SLB untuk membantu guru di sekolah inklusif menangani kebutuhan belajar siswa ABK. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
