BESARNYA belanja barang dan jasa pemerintah setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memilih menjadikan pengadaan sebagai “pasar” bagi pelaku UMKM lokal.
Strategi itu kembali membawa Kukar meraih Inabuyer Award B2B2G 2026, penghargaan yang diberikan kepada institusi yang dinilai aktif mendukung penggunaan produk dalam negeri.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dari Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, dalam kegiatan di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (5/5/2026). Ini menjadi kali keempat Pemkab Kukar menerima penghargaan serupa.
Di balik penghargaan itu, ada persoalan yang coba dijawab pemerintah daerah: bagaimana ribuan UMKM lokal bisa tetap hidup di tengah dominasi produk pabrikan dan persaingan pasar digital yang semakin ketat. Kukar memilih menggunakan instrumen belanja pemerintah untuk membuka ruang bagi produk lokal masuk ke rantai pengadaan daerah.
Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar mewajibkan penggunaan produk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan hasil produksi masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Produk TKDN dan produk yang diproduksi sendiri oleh masyarakat diwajibkan untuk dibeli sendiri, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal,” kata Sunggono.
Kebijakan itu dinilai penting karena belanja pemerintah selama ini kerap hanya berputar pada penyedia besar. Padahal, di Kukar terdapat sekira 60 ribu UMKM yang sebagian masih menghadapi kendala akses pasar, kemampuan digital, hingga standar administrasi pengadaan pemerintah.
Guna menjembatani persoalan tersebut, Pemkab Kukar secara rutin menggelar pelatihan bagi pelaku UMKM agar mampu masuk ke sistem transaksi digital dan portal pengadaan pemerintah. Setiap tahun, sekitar 500 hingga 1.000 pelaku usaha mendapat pendampingan agar bisa beradaptasi dengan mekanisme pengadaan modern.
Langkah itu juga menunjukkan perubahan pola pendekatan pemerintah daerah terhadap UMKM. Jika sebelumnya pembinaan lebih banyak berfokus pada produksi, kini pelaku usaha didorong memahami cara masuk ke ekosistem belanja pemerintah yang nilainya jauh lebih besar dan stabil.
Penghargaan Inabuyer Award 2026 menjadi penanda bahwa belanja pemerintah kini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administrasi, tetapi juga instrumen ekonomi daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak UMKM lokal benar-benar mampu bersaing dan naik kelas melalui peluang tersebut. [ADS/RIL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
