Pranala.co, SAMARINDA – Laju belanja daerah Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak tersendat di pertengahan 2025. Data terbaru Bank Indonesia menunjukkan, realisasi belanja pemerintah provinsi pada kuartal II/2025 hanya mencapai Rp5,38 triliun. Jauh merosot dibanding periode sama tahun lalu yang menembus Rp6,71 triliun.
Artinya, terjadi penurunan tajam 19,86 persen. Paling parah, belanja modal anjlok lebih dari separuh—tepatnya 56,48 persen, tinggal Rp0,35 triliun. Padahal, pos ini seharusnya menjadi motor pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang-jasa.
Belanja operasional juga ikut jeblok 19,73 persen menjadi Rp3,21 triliun, atau baru terserap 26,57 persen dari total pagu 2025. Sedangkan belanja transfer hanya mampu menyentuh 38,93 persen dari pagu.
Angka-angka itu menunjukkan sesuatu yang tidak beres. Ada persoalan serius dalam manajemen anggaran dan eksekusi program di tingkat daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud angkat bicara. Menurutnya, akar masalah keuangan daerah bukan di perencanaan, tapi di turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.
“Alokasi DBH Kaltim tahun ini turun drastis, dari kisaran Rp20–27 triliun menjadi hanya Rp1,6 triliun,” kata Rudy saat menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, Rudy tetap optimistis. “Kami berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Kondisi di kabupaten dan kota justru lebih memprihatinkan. Total realisasi belanja daerah hanya Rp12,97 triliun, atau 24,81 persen dari pagu Rp52,27 triliun. Kabupaten Paser jadi daerah dengan serapan terendah—hanya 17,69 persen dari pagu yang tersedia.
Padahal, menurut Gubernur Rudy, program kerja Pemprov Kaltim sudah tegak lurus dengan Asta Cita Presiden. “Sukses pembangunan Kaltim adalah bagian dari sukses pembangunan nasional,” katanya.
Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, punya pandangan lain. Menurutnya, akar persoalan bukan di DBH, melainkan buruknya perencanaan dan eksekusi anggaran.
“Realisasi anggaran baru 47 persen sampai Oktober. Itu rendah sekali, bahkan bisa dibilang yang terburuk,” tegasnya.
Purwadi juga menyinggung soal Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang kerap dialihkan ke APBD Perubahan tanpa dasar produktif.
“Silpa-nya digeser ke APBD perubahan seolah tambahan, bukan dari PAD. Makanya saya bilang di TVRI: kebijakan masuk kantong kiri, keluar kantong kanan, kagak kerja sebenarnya,” sindirnya tajam.
Purwadi menyarankan agar daya serap anggaran dievaluasi total di seluruh kabupaten/kota sebelum akhir tahun 2025.
Menurutnya, percuma meminta tambahan dana jika pengelolaan yang ada belum efisien.
“Memberi dana lebih besar ke daerah dengan serapan rendah itu kontraproduktif. Yang penting sekarang, perbaiki dulu tata kelolanya,” tutupnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
