PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mematangkan agenda kerja sama antar daerah guna memperkuat pasokan pangan dan menekan gejolak harga. Langkah ini diambil untuk menutup jurang defisit produksi bahan pokok lokal yang masih tergolong tinggi.
Kepastian tersebut dimatangkan dalam Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutim di Kantor Bupati Kutim, Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini berfokus merevisi roadmap pengendalian inflasi periode 2025–2027 sekaligus mengevaluasi sembilan program aksi utama.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutim, Suriansyah, mengungkapkan bahwa enam dari sembilan langkah strategis pengendalian inflasi telah berjalan. Kini, pemerintah daerah mengejar penuntasan tiga poin tersisa demi menstabilkan pasokan komoditas vital.
"Hari ini kita membahas langkah ke-7 hingga ke-9, yaitu gerakan menanam, kerjasama dengan daerah penghasil, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT)," ujar Suriansyah usai rapat teknis.
Upaya akselerasi kerja sama antar-daerah menjadi krusial mengingat tingginya ketergantungan Kutai Timur terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Salah satu komoditas paling kritis adalah beras, di mana angka konsumsi masyarakat jauh melampaui hasil panen petani lokal.
Data Bagian Perekonomian mencatat kebutuhan beras di Kutim mencapai 31.515 ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi beras lokal saat ini baru mampu menyokong sekitar 5.951 ton, sehingga terjadi defisit lebih dari 25.000 ton.
Selain beras, Pemkab Kutim membidik kerja sama konkret untuk enam komoditas pangan pokok lainnya. Komoditas tersebut meliputi bawang merah, cabai rawit, cabai besar, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
"Langkah KAD menjadi kunci mengingat tingginya kesenjangan antara produksi lokal dan pasokan kebutuhan masyarakat," tegas Suriansyah.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan produksi, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutim pada minggu ke-5 Juli 2026 tercatat berada di angka terjangkau, yakni -3,85. Kendati demikian, fluktuasi harga mingguan masih mengintai komoditas harian seperti daging ayam ras, beras, dan bawang merah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan pemantauan rutin pergerakan IPH dilakukan setiap pekan sesuai arahan pemerintah pusat. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga mendadak.
"Setiap minggu kita terus mengikuti arahan dan informasi nasional. Pergerakan IPH Kutim tergolong stabil, meski kerap mengalami kenaikan menjelang hari-hari besar keagamaan nasional," ungkap Noviari menukil Prokutim.
Noviari menambahkan bahwa sinergi lintas dinas dan badan teknis menjadi kunci utama pelaksanaan roadmap. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga disiapkan sebagai jaring pengaman anggaran jika terjadi lonjakan harga yang tak terkendali di pasar. (*)
