PRANALA.CO, Samarinda – Di tengah antrean kendaraan yang mengular di SPBU PM Noor Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (5/4/2025), suara lirih seorang warga tiba-tiba mencuri perhatian: “Pak Gubernur, kapan ya, kami enggak perlu antre begini lagi?”
Pertanyaan sederhana itu, yang terlontar langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud saat inspeksi mendadak (sidak), menjadi representasi keresahan masyarakat soal krisis antrean panjang pengisian BBM bersubsidi—terutama Pertalite.
Gubernur Rudy tak mengelak. Di hadapan awak media dan masyarakat yang menyemut di lokasi, ia menjawab dengan lugas namun terbuka. Menurutnya, akar permasalahan bukan hanya soal distribusi, melainkan juga minimnya titik layanan akibat stagnasi jumlah SPBU di tengah laju pertumbuhan kendaraan.
“SPBU kita tidak bertambah signifikan, bahkan ada yang tutup. Sementara kendaraan terus bertambah. Ini jadi penyebab utama antrean panjang,” ujar Rudy.
Melihat kondisi tersebut, Rudy mendorong partisipasi masyarakat dan investor lokal untuk mengambil peran aktif. Ia bahkan mempersilakan siapa saja yang ingin membangun SPBU untuk langsung mengakses informasi dan mendaftar melalui kanal resmi kemitraan Pertamina.
“Kalau masyarakat punya lahan dan berminat buka SPBU, silakan. Pemerintah akan dukung penuh,” tegasnya.
Pernyataan itu disambut antusias, namun juga memunculkan diskusi baru di tengah warga yang hadir: seberapa mudah sebenarnya membangun SPBU?
Menjawab itu, Manager Retail Sales Regional Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, yang turut mendampingi Gubernur, memaparkan sejumlah syarat. Mulai dari lahan minimal 1.000 meter persegi hingga idealnya 5.000 meter persegi untuk lokasi strategis. Untuk pembangunan di tepi jalan, luas lahan harus minimal 3.000 meter persegi.
Investasi yang dibutuhkan pun tak kecil. Sekira Rp3 miliar diperlukan untuk membangun SPBU dengan delapan nozzle, dengan margin keuntungan di kisaran 4–5 persen dari penjualan BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Biodiesel.
Namun di balik semua itu, kunjungan ini bukan hanya soal investasi dan teknis pembangunan SPBU. Sidak ini juga menjadi ajang evaluasi layanan publik, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keresahan warga.
Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kualitas dan distribusi BBM harus dijaga. Pemerintah, katanya, tak ingin masyarakat dirugikan oleh bahan bakar berkualitas buruk atau penyalahgunaan distribusi.
“Kami pastikan kualitas BBM bersubsidi tetap terjaga dan distribusinya merata. Kita tidak ingin mesin kendaraan rusak karena bensin oplosan atau tak sesuai standar,” tegasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
