POLEMIK hak angket di DPRD Kaltim memanas. Di tengah isu yang menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) menarik dukungan, Ketua DPW PAN Kaltim Erwin Izharuddin justru menegaskan proses hak angket tetap berjalan dan tidak pernah dicabut.
Pernyataan itu disampaikan Erwin saat menerima perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim, Kamis (14/5/2026). Ia menyebut kabar yang berkembang selama beberapa hari terakhir telah memunculkan persepsi keliru di publik, seolah PAN mundur dari sikap awal mendukung hak angket DPRD Kaltim.
“Bukan menarik dukungan, tapi meninjau ulang dan berdiskusi. Kami ini fraksi gabungan, bukan fraksi sendiri, jadi harus dibicarakan bersama secara internal,” kata Erwin kepada wartawan.
Isu perubahan sikap PAN sebelumnya menjadi sorotan karena partai tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam konfigurasi dukungan politik di DPRD Kaltim. Di tengah meningkatnya tekanan publik dan aksi demonstrasi terkait hak angket, dinamika di internal partai ikut menjadi perhatian.
Namun, Erwin memastikan hak angket secara prosedural tetap berjalan karena telah memenuhi syarat dukungan dan masuk agenda paripurna DPRD Kaltim. Menurut dia, proses yang sudah bergulir tidak bisa begitu saja dihentikan.
“Angket itu sudah diajukan dan sudah masuk forum. Tidak bisa ditarik lagi. Minimal syarat dukungan sudah terpenuhi,” tegasnya.
Erwin mengatakan PAN kini memilih melakukan konsolidasi internal sebelum menentukan sikap resmi di forum paripurna. Sebagai bagian dari fraksi gabungan, kata dia, keputusan politik harus diputuskan bersama agar tidak memunculkan perbedaan suara di internal partai maupun antaranggota fraksi.
“Kita ingin satu suara. Jangan sampai ada yang mendukung dan ada yang tidak. Mau musyawarah atau voting, yang penting keputusan akhirnya bulat,” ujarnya.
Di tengah derasnya spekulasi politik, Erwin juga membantah adanya intervensi maupun tekanan dari pihak tertentu terhadap PAN. Ia menegaskan keputusan partai diambil secara independen tanpa campur tangan pihak luar.
“Tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada deal apa pun. Saya berani sumpah soal itu,” katanya.
Ia mengaku belum melakukan komunikasi menyeluruh dengan seluruh kader PAN di DPRD Kaltim karena baru kembali dari Jakarta. Karena itu, ia ingin memahami substansi persoalan sebelum partai mengambil keputusan final.
“Saya ingin tahu substansi masalahnya apa sebenarnya. Saya tidak mau sebagai ketua partai justru tidak memahami persoalannya,” ucap Erwin.
Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN disebut tetap mendukung jalannya pemerintahan. Meski begitu, Erwin menilai sikap kritis terhadap kebijakan publik tetap diperlukan, terutama di tengah tekanan keuangan daerah akibat efisiensi anggaran nasional.
“Kita ini partai pendukung, tapi tetap harus kritis. Dukungan itu bukan berarti semua harus diam,” tuturnya.
Menanggapi gelombang demonstrasi terkait hak angket, Erwin menilai aksi masyarakat merupakan bagian dari demokrasi yang sah selama dilakukan secara damai. Ia mengingatkan agar gerakan publik tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
“Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi jangan sampai ada pihak lain yang menunggangi gerakan itu untuk kepentingan pribadi atau politik,” tutupnya. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
