RAK-RAK minyak goreng di sejumlah distributor besar di Sangatta, Kutai Timur (Kutim), mulai tampak kosong. Beberapa merek premium yang biasanya mudah ditemukan kini hilang dari peredaran. Bahkan, stok yang baru datang disebut langsung habis diborong pembeli dalam waktu singkat.
Situasi itu mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor bahan pokok, Rabu (13/5/2026). Sidak dilakukan di beberapa titik distribusi utama seperti Top 88, Merdeka, dan Pulau Mas untuk memastikan kondisi pasokan dan memantau lonjakan harga kebutuhan pokok.
Di lapangan, tim menemukan distribusi minyak goreng memang mulai tersendat. Produk premium seperti Bimoli menjadi salah satu yang paling sulit ditemukan akibat keterlambatan pasokan dari luar daerah.
Di distributor Top 88, stok yang tersisa hanya beberapa merek kemasan kecil seperti Saro dan Rose Brand. Pemilik toko mengaku pasokan baru belum masuk hampir sebulan, meski pemesanan sudah dilakukan sejak menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sementara di Toko Merdeka, stok minyak goreng masih tersedia namun terbatas. Beberapa merek seperti Sabrina, Sip, Jar, Heimark, dan Bimoli hanya bertahan singkat di gudang sebelum habis dibeli masyarakat.
“Begitu barang datang langsung habis diborong pembeli,” ujar petugas distributor Pulau Mas.
Kepala Disperindag Kutim Nora Ramadhani melalui Kepala Bidang Industri Achmad Donny Erviady mengatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan kondisi riil pasokan di tingkat agen dan distributor sekaligus mengantisipasi potensi penimbunan barang.
“Hari ini kami mengecek langsung stok minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Kami ingin mengetahui kendala sebenarnya di lapangan,” kata Donny usai sidak.
Menurut Donny, salah satu penyebab utama tersendatnya pasokan ialah meningkatnya ongkos distribusi dan biaya operasional pengiriman barang dari luar daerah. Dampaknya kini mulai merembet ke komoditas lain seperti mi instan dan telur ayam ras.
Harga telur ayam di Kutim pun masih bertahan tinggi. Produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Data Disperindag mencatat produksi telur lokal hanya sekitar 147 ton per bulan, sedangkan kebutuhan masyarakat mencapai sekitar 470 ton per bulan.
Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah membuat Kutim rentan mengalami gejolak distribusi ketika biaya logistik meningkat atau pengiriman terlambat.
“Distributor mengeluhkan ongkos angkut yang naik cukup tinggi. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena stok sebenarnya masih ada, hanya beberapa merek tertentu yang terbatas,” ujar Donny.
Untuk menahan gejolak harga dan menjaga pasokan pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutim menyiapkan sejumlah langkah antisipasi seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), operasi pasar rutin, hingga optimalisasi Warung Tekan Inflasi (WARTEK).
Pemkab Kutim juga mempertimbangkan subsidi ongkos distribusi pangan apabila kondisi pasokan semakin terganggu. Selain itu, pemantauan harian terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) terus dilakukan guna mendeteksi lebih dini potensi kenaikan harga di pasar. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
