TEKANAN fiskal mulai terasa di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Di saat sejumlah daerah mulai waswas menjaga arus kas pemerintahan, Pemkot Bontang memilih jalur penghematan ketat agar roda pembangunan tetap berjalan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memastikan kondisi keuangan daerah masih aman. Meski demikian, ia tak menampik ruang fiskal pemerintah kini semakin sempit.
“Yang penting kita tidak berutang. Semua kegiatan tetap berjalan,” ujar Neni, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah tekanan kas daerah yang semakin terasa dalam beberapa bulan terakhir.
Salah satu pemicunya adalah target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang tidak tercapai. Nilainya diperkirakan sekira Rp150 miliar.
Akibatnya, pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor.
Di sisi lain, beban rutin daerah juga terus membesar. Untuk pembayaran gaji pegawai saja, Pemkot Bontang harus mengeluarkan sekitar Rp60 miliar setiap bulan.
Belum termasuk biaya operasional pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya.
“Kalau dihitung, memang pas-pasan,” kata Neni.
Saat ini, posisi kas daerah disebut berada di kisaran Rp154 miliar dari serapan triwulan pertama. Pemerintah masih berharap pada aliran dana transfer pusat yang dijadwalkan masuk pada triwulan kedua tahun ini.
“Insyaallah kita tidak defisit,” lanjutnya.
Namun, kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghitung ulang setiap pengeluaran.
Pemkot Bontang mulai menerapkan berbagai langkah efisiensi. Anggaran perjalanan dinas dipotong. Kegiatan bimbingan teknis atau bimtek dikurangi. Acara seremonial juga disederhanakan.
Langkah paling menarik justru datang dari kebijakan internal pemerintahan. Pemkot mengimbau aparatur sipil negara menjalankan puasa sunnah setiap Senin dan Kamis.
Kebijakan ini ternyata bukan hanya bernilai spiritual. Ada dampak langsung terhadap pengeluaran daerah, terutama untuk konsumsi rapat.
“Sekarang rapat-rapat tidak ada konsumsi di dua hari itu. Cukup terasa penghematannya. Bahkan sampai 50 persen,” jelas Neni.
Meski sifatnya tidak wajib, partisipasi pegawai disebut terus meningkat.
Pemkot menilai kebijakan ini memberi dua manfaat sekaligus: penghematan anggaran dan pembinaan spiritual aparatur.
Di tengah tekanan fiskal, strategi semacam ini dinilai menjadi cara realistis agar anggaran tetap terkendali tanpa harus mengorbankan pelayanan publik.
Bagi Pemkot Bontang, efisiensi bukan sekadar menutup lubang anggaran.
Pemerintah ingin setiap rupiah yang berhasil dihemat bisa dialihkan ke program yang dampaknya langsung dirasakan warga.
“Lewat penghematan ini, ada yang bisa kita berikan kembali kepada masyarakat,” tutup Neni. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
