PRANALA.CO – Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur nampaknya masih menjadi fokus pemerintah untuk bisa dilakukan secepatnya di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Kantor pusat pemerintahan akan menjadi salah satu fokus pertama pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Istana Presiden menjadi bangunan pertama yang akan dibangun.
Selepas itu barulah kantor pusat pemerintahan dan tempat tinggal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga akan pindah ke sana.
“Kalau ada perumahan maka perlu tentu pendukung untuk aktivitas perumahan kehidupannya. Maka tentu supply makanan, ada mixed use mall, market, dan seterusnya. Selayaknya sebuah kota kecil yang dimulai bertahap,” jelas Suharso dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Jumat (26/3/2021).
Dalam rencananya, kata Suharso, ada kurang lebih sekitar 500 ribu hingga 700 ribu jumlah penduduk yang kemungkinan akan tinggal di IKN yang baru.
Sebelumnya, Suharso juga berharap upacara peringatan 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan di IKN. Peringatan bersejarah ini pun langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3/2021).
Menurutnya, harapan ini bisa terjadi jika proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Seperti program vaksinasi yang sedang dijalankan sehingga bisa mencapai herd immunity.
Pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur ini juga akan sangat membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung.
Dengan pemindahan IKN setidaknya bisa meningkatkan ekonomi regional menjadi 4-5 kali lipat atau setara dengan US$ 180 miliar. IKN juga diyakini akan mampu menciptakan 4,3 sampai 4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2045 mendatang.
Kesempatan sama, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, dari hasil simulasi Bappenas, dengan hanya membangun perumahan dan kantor, bisa memberikan tambahan ekonomi di Kalimantan Timur 2,1% basis point.
“Misalkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan 4%, maka dengan adanya pembangunan perumahan dan kantor saja, itu bisa meningkatkan jadi 6,1%,” jelas Amalia.
“Artinya, ada pertambahan penciptaan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja apabila kita menciptakan aktivitas ekonomi baru di ibu kota negara (di Kalimantan Timur),” kata Amalia melanjutkan.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kata Amailia juga merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam rangka memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga ke Indonesia bagian Timur.
Amilia dengan yakin mengatakan, dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru hingga provinsi lain di luar Kalimantan Timur.
“Itu sudah kami buktikan dengan berbagai perhitungan dan simulasi yang kami lakukan. Pada saat aktivitas baru di Kaltim, itu bisa memberikan efek ganda kepada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, juga provinsi lain selain Kalimantan Timur,” jelas Amalia.
[ID|RED]
