PENAJAM, Pranala.co — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah mengkaji rencana penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, mengatakan wacana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara resmi. “Pemerintah kabupaten sedang melakukan kajian penerapan satu hari WFH dalam satu pekan bagi pegawai,” ujarnya.
Menurut Tohar, rencana penerapan WFH sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penghematan BBM. Dengan mengurangi mobilitas ASN, diharapkan konsumsi bahan bakar dapat ditekan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara terburu-buru. Pemerintah daerah perlu memastikan dampaknya tidak mengganggu kinerja aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu aspek utama yang tengah dikaji adalah sektor pelayanan publik. Pemerintah daerah ingin memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Pelayanan publik menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ini diputuskan,” kata Tohar menukil Antara.
Selain itu, efektivitas kinerja ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi fokus evaluasi. Pemerintah ingin memastikan sistem kerja baru tetap mampu menjaga produktivitas dan koordinasi antarinstansi.
Tohar menambahkan, berbagai aspek teknis dan administratif masih terus dianalisis sebelum kebijakan WFH diterapkan. Pemerintah kabupaten juga mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk sistem kerja digital.
“Sebelum diputuskan, tentu diperlukan pertimbangan dan alasan yang tepat agar kebijakan ini benar-benar efektif,” ujarnya.
Rencana ini juga sejalan dengan langkah Pemprov Kaltim yang tengah mempertimbangkan kebijakan serupa demi efisiensi. Sejumlah pemerintah daerah lainnya disebut juga mengkaji penerapan WFH dengan alasan penghematan BBM.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menegaskan bahwa keputusan final akan diambil setelah melalui pembahasan mendalam.
Rencana kebijakan tersebut juga akan dikonsultasikan dengan kepala daerah sebelum ditetapkan secara resmi. “Masih perlu kajian lebih dalam. Nanti akan kami konsultasikan lebih lanjut sebelum ada keputusan,” kata Tohar. (RE/ANT)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
